SURABAYAPAGI.COM, Nusa Dua - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengajak investor dari negara anggota G20 untuk berinvestasi di sektor kesehatan. Menurut Budi, sejumlah kesepakatan di sektor kesehatan dan keuangan atau Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) yang telah dicapai selama Presidensi G20 Indonesia tahun ini, membuka banyak peluang bisnis yang menjanjikan.
"Pertama, peluang bisnisnya adalah Global Pandemic Fund senilai 10 miliar dolar AS yang harus disiapkan untuk dunia menghadapi pandemi di masa depan," kata Budi dalam acara B20 Summit di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pembentukan dana pandemi atau Pandemic Fund.
Dana pandemi atau pandemic fund merupakan kerja sama konkret yang dicapai G20 tahun ini, dengan komitmen dana terkumpul sejauh ini sebanyak 1,4 miliar dolar AS dari 24 negara dan institusi internasional.
Melalui kerja sama dengan Bank Dunia, dana pandemi akan diperuntukkan untuk penanggulangan darurat kesehatan dengan mekanisme global yang adil dan setara.
"Hal ini membuka peluang bisnis untuk penanganan darurat medis di industri alat diagnostik, vaksin, dan obat-obatan yang tumbuh dengan cepat secara global," ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan, potensi bisnis dalam pembangunan laboratorium genome sequencing untuk mengidentifikasi kemunculan patogen baru, yang dapat membahayakan sistem kesehatan global.
"Ini adalah peluang bagi Anda untuk beralih ke (bisnis) bioteknologi karena patogen ini adalah ancaman terbesar umat manusia. Pemerintah harus mengeluarkan banyak uang untuk sektor ini," ucap Budi.
Di sektor kesehatan, terdapat peluang bisnis lain yakni pembentukan sertifikat kesehatan digital yang diakui Organisasi Kesehatan Dunia untuk menjamin pergerakan mobilitas manusia dan barang selama pandemi, serta penelitian dan pengembangan vaksin, obat-obatan, dan alat diagnostik di tujuh negara G20 yaitu Afrika Selatan, Turki, Arab Saudi, Indonesia, Brasil, dan Argentina.
Budi menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah sangat jelas bahwa untuk setiap pengadaan pemerintah, yakni pemerintah harus membeli dari perusahaan yang berproduksi di dalam negeri.
"Jadi sekarang Anda tahu Anda harus berinvestasi di mana," pungkasnya. nsd
Editor : Redaksi
