Menkes Warning RS Layani Pasien Kronis PBI JK

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, ganti komentari pasien dengan penyakit kronis atau katastropik yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Menkes meminta rumah sakit tak khawatir menerima dan melayani pasien dengan penyakit kronis atau katastropik yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tengah dalam proses reaktivasi. Budi menjamin biaya layanan mereka dibayar pemerintah.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Budi mengatakan sebanyak 120 ribu pasien katastropik akan direaktivasi kembali status PBI JK-nya.

"120.000 pasien-pasien katastropik ini sudah disetujui oleh Pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial. Sehingga dengan demikian, mereka akan langsung tetap bisa datang ke seluruh fasilitas kesehatan, dan bisa menerima layanannya, dan fasilitas kesehatannya dibayari oleh pemerintah," kata Budi.

Budi menyebut sudah ada surat edaran (SE) kepada seluruh rumah sakit untuk melayani pasien tersebut. Dia berharap Kementerian Sosial segera mengeluarkan SE.

"Hari ini, kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit, bahwa untuk layanan-layanan katastropik yang BPJS keluarkan 120.000, bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani," ujarnya.

"Jadi kita keluarkan suratnya hari ini, sekarang saya pribadi akan, sudah minta Pak Sekjen saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga SK Kemensos," sambungnya.

Budi menegaskan iuran PBI JK bagi pasien tersebut akan dibayarkan melalui Kemensos. Sebab itu, dia meminta fasilitas kesehatan tak menunda atau menghentikan layanan.

"Rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak akan diganti pembayarannya, karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial," tuturnya. n ec/rmc

Berita Terbaru

Menkeu Akui Balpres Impor, Rugikan Tukang Jahit

Menkeu Akui Balpres Impor, Rugikan Tukang Jahit

Jumat, 25 Sep 2026 08:22 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:22 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menkeu akui masuknya baju bekas impor ilegal atau balpres impor ke Indonesia, dapat merugikan tukang jahit hingga industri tekstil di dalam…

Kini, Banyak Calon Manajer Kopdes Bertanya Kepastian Kerjanya

Kini, Banyak Calon Manajer Kopdes Bertanya Kepastian Kerjanya

Jumat, 25 Sep 2026 08:19 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:19 WIB

SURABAYAPAGI.com - Belakangan ini banyak sekali calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan yang bertanya-tanya soal kepastian kerjanya. Sebagian besar…

DPR Bahas Kondisi Ekonomi RI dengan Menteri

DPR Bahas Kondisi Ekonomi RI dengan Menteri

Jumat, 25 Sep 2026 08:17 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hari ini menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan…

Trump Ajak Makan Jinping, Dibarengi Orang Terkaya

Trump Ajak Makan Jinping, Dibarengi Orang Terkaya

Jumat, 25 Sep 2026 08:15 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Washington - Luar biasa sambutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Presiden China Xi Jinping ,pada hari Kamis waktu…

Aset Wali Kota Madiun Non Aktif, Dirupakan Alfamart

Aset Wali Kota Madiun Non Aktif, Dirupakan Alfamart

Jumat, 25 Sep 2026 08:13 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aset milik Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Dalam pemeriksaan t…

KPK Geledah Kanwil BPN Jawa Timur

KPK Geledah Kanwil BPN Jawa Timur

Jumat, 25 Sep 2026 08:10 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 08:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, terkait…