SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa pasokan pupuk subsidi di Indonesia aman dan cukup guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Erick mengatakan pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari pupuk urea dan NPK mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022.
"Stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/11/2022).
Pupuk tersebut, lanjut Erick, akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Di sisi lain, Pupuk Indonesia tengah menyiapkan sejumlah fasilitas distribusi yang terdiri dari 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit Distribution Center (DC) di Makassar sebanyak 3 unit, Medan 2 unit, dan sisanya di Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar.
"Kemudian 590 gudang dengan kapasitas2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi," ujar Erick.
Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkanketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi.
Saat ini kios pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi, seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatra Selatan, Riau, Sumatra Utara, hingga Aceh.
"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk non-subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," tuturnya.
Hal ini ia ungkapkan untuk merespons pidato Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan pada industri pupuk. Pasalnya, pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan.
"Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," tandasnya. jk
Editor : Redaksi
