SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan banyak sekali aturan di Indonesia, yang bertele tele. Itu sebenarnya justru menghambat pengembangan ekonomi.
Sebagai contoh , kebijakan penyaluran pupuk subsidi. Prabowo mengaku pihaknya baru saja merombak regulasi tersebut menjadi makin sederhana.
Awalnya dia menjelaskan pupuk yang disubsidi oleh APBN saat keluar dari pabrik menuju petani perlu 145 peraturan. Penyaluran harus dilakukan dengan tanda tangan menteri, paraf menteri, persetujuan gubenur, bahkan hingga persetujuan camat baru bisa disalurkan ke petani.
Setelah disederhanakan, pada akhirnya produktivitas petani jadi naik. Pupuk yang tadinya langka dan harga selangit akhirnya bisa didapatkan dengan mudah oleh petani.
"Saya coret itu semua. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Nggak ada ini, ini, ini. Produksi naik saudara. Pupuk yang langka, ternyata bisa tidak langka. Pupuk bisa terjangkau oleh petani," pungkas Prabowo.
Selain itu, Banyak juga aturan yang membuat birokrasi jadi bertele-tele.
"Peraturan-peraturan yang kita bikin sendiri, yang menghambat diri kita sendiri, birokrasi yang bertele-tele," sebut Prabowo di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya birokrasi atau skema yang terlalu rumit dan bertele-tele dalam distribusi pupuk bersubsidi milik pemerintah kepada petani.
Distribusi pupuk dari pabrik hingga sampai ke tangan petani itu semula memerlukan 145 aturan, yang membutuhkan tanda tangan menteri hingga Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian/lembaga terkait.
"Pupuk dari pabrik milik Pemerintah Indonesia, pupuk yang disubsidi oleh APBN, keluar dari pabrik menuju petani tadinya 145 peraturan, regulasi," tambah Prabowo.
Prosedurnya Mengular
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan tahun ini total alokasi pupuk subsidi sebanyak 9,5 juta ton. Namun, dari jumlah itu yang baru terealisasi hanya sebesar 5 juta ton.
Kenapa? Karena harus ada SK (Surat Keputusan) dari bupati, SK dari gubernur. Ada usulan, ruwet, mengular, rumit sekali, jadi walaupun alokasinya besar, cukup, tetapi kalau prosedurnya bertele-tele, mengular, akhirnya juga nggak bisa terserap dengan baik," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
