.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022, pada 9 Desember 2022 mendatang, Provinsi Jawa Timur pun didapuk menjadi tuan rumah peringatan Hakordia. Untuk itu, Kamis (1/12/2022) kemarin, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membuka Road to Hakordia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ada yang menarik perhatian, Gubernur Khofifah juga menggandeng Ganjar Pranowo, dalam acara itu. Selain bersama Ketua KPK Firli Bahuri.
Firli Bahuri Ketua KPK dalam momentum Hakordia menyebut bahwa korupsi tidak bisa diselesaikan oleh satu elemen. Namun harus melibatkan semuanya, termasuk elemen pendidikan hingga partai politik.
Menurut Firli elemen pendidikan menjadi unsur penting untuk mencegah praktik korupsi sejak dini. Khususnya pendidikan masyarakat yang menyasar baik pendidikan formal dan non formal.
Selain itu, Firli menyebut ada penanaman nilai integritas kepada semua elemen penyelenggara negara. Terutama melibatkan berbagai parta politik untuk menerapkannya.
Firli menyebut ada istilah bahwa korupsi akan dibayar dengan kemiskinan. Oleh karena itu ia mendorong supaya semua pihak memiliki kesadaran untuk melakukan pencegahan korupsi.
“Seluruh kamar-kamar kekuasaan seperti Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif harus bersih dari tindakan korupsi,” kata Firli di Gedung Negara Grahadi, Kamis (1/12/2022).
Kata Firli, momentum Hakordia ini menjadi satu upaya untuk mengingatkan bahwa tugas KPK adalah membangun budaya antikorupsi di setiap lembaga negara.
Apalagi Indonesia akan menuju generasi emas pada 2045, maka budaya tersebut harus hilang supaya Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar.
“Kita tak berhenti melakukan pemberantasan korupsi karena prinsip KPK tidak pandang bulu. Jadi siapapun yang lakukan tindakan korupsi itu kita tindak tegas,” kata Firli.
Firli pun menyinggung Jawa Timur dengan slogan "Jatim Cettar" memiliki roh demokrasi karena ada prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabel. "Kalau nilai ini kita tanamkan dan kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas, maka saya yakin tidak akan ada korupsi dan tidak ada yang bermasalah dengan hukum," terangnya.
Selamatkan Rp 1,2 Triliun
Sementara, Gubernur Khofifah juga menegaskan mengamini terkait pemberantasan korupsi harus saling penguatan segala sektor. Mulai dari pendampingan, konsolidasi, dan koordinasi yang terus menerus didukung oleh KPK RI dalam upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur.
"Saya juga sampaikan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Terima kasih atas seluruh kebersamaan, sinergisitas, dan support di antara kita semua," tutur Khofifah.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga menjelaskan, ada 2.607 bidang lahan senilai Rp 1,2 triliun yang sudah bisa diselamatkan sebagai aset daerah. "Di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur sudah ada yang selesai 100 persen untuk sertifikasi aset daerah," kata Gubernur Khofifah.
Untuk itu, Gubernur Jawa Timur bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, menyerahkan Sertifikat Aset Pemda 100 persen kepada Bupati/Wali Kota dan Kepala Kantor Pertanahan.
Gandeng Ganjar
Sedangkan, dalam pembukaan Road to Hakordia, Kamis (1/12/2022) kemarin, Ganjar Pranowo menegaskan kedatangan di Surabaya dengan sebagai wujud untuk membulatkan tekad dan menegakkan aturan untuk memberantas korupsi bersama-sama. Khususnya di setiap provinsi.
“Nah, soal pencegahan memang tidak gampang tapi makin hari makin bagus. Kemarin umpama di Jateng merayakan secara nasional desa antikorupsi. Terus, hari ini tentu mengundang untuk kabupaten/kota dan provinsi, khususnya yang di wilayah binaan 3 dari KPK dan kita diminta untuk mendorong secara serius untuk gerakan-gerakan antikorupsi,” tuturnya.
Selain itu, dalam kesempatan ini dilaksanakan pula pembacaan penguatan komitmen anti korupsi oleh para pemimpin bangsa yang hadir. Komitmen tersebut berbunyi (i) untuk bersungguh-sungguh memberantas korupsi, (ii) menciptakan generasi antikorupsi, dan (iii) membangun dan mewujudkan Indonesia Maju tanpa korupsi.
Turut hadir dalam kesempatan ini antara lain Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur D.I.Yogyakarta, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, serta Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI, Ujang Purnama. dri/ana/rmc
Editor : Moch Ilham
