SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menargetkan 65% pemerintah daerah (Pemda) masuk kategori digital pada 2023.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Selasa (6/12/2022).
Menurut Airlangga, untuk mencapai target tersebut diharapkan Gubernur dan Wali Kota terlibat untuk mendorong transportasi digital tersebut.
"Dengan ini saya tentu berharap dukungan gubernur dan walikota dan P2DD ini menjadi besar dan menjadi penting," kata Airlangga.
Adapun satgas P2DD ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD pada 4 Maret 2021. Tujuannya mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) daerah.
“Kami apresiasi P2DD bersama timnya sudah mencapai target pada tahun 2021 dan 2022,”terangnya.
Selain itu, untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga akan melakukan beberapa implementasi diantaranya, mendorong 34 pemda tingkat provinsi untuk bekerja sama dengan platform digital nasional untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Selanjutnya, mendorong inovasi dan implementasi digitalisasi Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) yang diprioritaskan pada pemda kategori maju. Mendorong pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran PDRD.
Kemudian, melakukan sinergi fiskal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan dukungan Pemda dalam kegiatan pelurusan jaringan jangkauan internet.
Sejauh ini, kata Airlangga, elektronifikasi di daerah telah berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga 11,1% per tahun.
"Peningkatan PAD rata-rata hingga 14% di 9 daerah pelaksanaan pilot project ETP (pada 2019)," ungkapnya.
Airlangga berharap P2DD dapat memperluas kerja sama pemerintah daerah dengan marketplace untuk pembayaran pajak. jk
Editor : Redaksi
