SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Penyampaian informasi yang tidak transparan kerap menjadi persoalan yang mampu menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.
Apalagi jika informasi tersebut diberikan secara tidak lengkap dan sepotong dapat berakibat kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atau stakeholder.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Mojokerto saat melakukan Pembinaan SDM ASN dan Tenaga Non ASN Diskopukmperindag Kota Mojokerto di Hotel dan Resort Blessing Hills, Trawas, Mojokerto, Kamis (22/12) malam.
"Banyak masyarakat yang salah paham serta menganggap buruk pelayanan Pemerintah Kota Mojokerto hanya karena penyampaian informasinya yang tidak lengkap dan tak transparan," keluh Ning Ita sapaan akrab Walikota.
Ia memberi contoh terkait pengurusan perizinan usaha di Kota Mojokerto. Masih banyak masyarakat yang belum paham adanya Peraturan Walikota (Perwali) soal Pelimpahan Kewenangan sehingga pengurusan izin apapun di DPMPTSP Kota Mojokerto saat ini tidak perlu rekomendasi kepala daerah lagi.
"Kita ingin memangkas birokrasi agar tidak ruwet, berbelit dan cepat. Tapi jika itu tidak di informasikan secara baik ke masyarakat maka mereka tidak akan paham," tegasnya.
Untuk itu, Ning Ita mengharapkan seluruh OPD terutama yang menaungi pelayanan publik melakukan transparansi dengan membuka seluas-luasnya akses untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat.
"Transparansi informasi bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kebutuhan pemerintah. Transparansi, juga akuntabilitas, sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang baik (good governance) serta membangun kepercayaan masyarakat," harapnya.
Masih kata Ning Ita, tahun depan ia ingin seluruh OPD pelayanan publik bisa meraih predikat A dalam evaluasi pelayanan publik tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Untuk bisa mencapai itu, kuncinya ada tiga yakni, sinergitas atau kekompakan, integritas serta transparansi informasi," ungkapnya.
Di akhir arahannya, petinggi Pemkot ini juga menaruh harapan besar kepada Diskopukmperindag bisa meraih predikat pelayan prima masyarakat.
Meskipun tak mudah, lantaran meladeni tiga kementerian, tapi itu bakal terwujud dengan ditunjang kekompakan seluruh SDM ASN maupun non ASN.
"Baru ada di Kota Mojokerto, tiga kementerian urusannya dijadikan di satu OPD, daerah lain rata-rata mengampu dua kementerian. Maka tak heran jika tugas dan tanggung jawabnya berat, karena fungsinya sangat besar dibandingkan OPD lain sehingga SDM nya juga butuh banyak," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Ani Wijaya dalam laporannya mengatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga hari ini tercapai 76 persen.
Itu lantaran pemberlakuan Perwali diskon retribusi 20 persen yang secara otomatis mengurangi pendapatan.
"Target kami masih dipatok 100 persen Bu Wali, meskipun ada perwali diskon retribusi. Tapi kami tak patah semangat, tetap akan kami kejar di sisa waktu ini," ujarnya.
Selain itu, Ia juga mengaku lega, karena serapan anggaran juga sesuai target dan berjalan sesuai perencanaan. "Alhamdulillah serapan juga sudah maksimal, sisa sedikit perhari ini," tukasnya. Dwi
Editor : Redaksi
