SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok serta Barang Penting di Ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat, Senin (26/12) pagi.
Rapat ini digelar dalam rangka pengendalian Inflasi daerah di Kota Mojokerto dan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga terutama bahan pangan yang bergejolak.
Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TPID Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo dalam laporannya menyampaikan bahwa angka inflasi Kota Mojokerto per hari ini berdasar year to date sebesar 5,14 persen.
"Dan mengacu daerah sister city Kediri, data inflasi year on year kita pada bulan Nopember 2022 sebesar 5,93 persen," jelasnya.
Gaguk merinci, berdasarkan rekap data terbaru terkait 20 komoditas utama penyumbang inflasi Kota Mojokerto, hanya satu komoditas yang sempat mengalami kenaikan yakni daging ayam ras.
"Kenaikannya tidak besar hanya seribu rupiah, itupun karena tingginya permintaan jelang natal dan tahun baru. Sementara untuk komoditas lainnya cenderung flat bahkan ada beberapa yang mengalami penurunan," terangnya.
Masih kata Gaguk, berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, Pemkot Mojokerto telah mengalokasikan APBD sebesar Rp. 2,6 milyar untuk 4 program, diantaranya program bantuan sosial, pelatihan, operasi pasar dan program gerakan menanam.
"Masih ada sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp. 500 juta, terbesar ada di pos Dinas Sosial untuk program bansos. Ada data penerima yang tak lolos cleansing, sehingga akhirnya tak bisa disalurkan," terangnya.
Sementara itu, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam arahannya mengatakan Kota Mojokerto merupakan daerah pengguna bukan daerah penghasil sembako.
"Sehingga tugas utama kita yakni bagaimana menjaga ketersediaan bapok, mengendalikan harganya agar tetap stabil dan menjamin distribusi melalui aksesibilitas antara daerah penghasil dan daerah pengguna tetap lancar," tegasnya.
Ning Ita juga memberi atensi khusus terkait sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp. 500 juta. Ia meminta TPID mencari skema tepat agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk program pengendalian lainnya.
"Agar optimal bisa di split untuk operasi pasar, sehingga kita bisa bertindak cepat saat ada kenaikan harga dengan sisa anggaran tersebut. Namun perlu dikaji ulang regulasinya, apakah diperbolehkan atau tidak," tegasnya.
Petinggi Pemkot ini juga menyoroti sejumlah toko modern atau swalayan yang masih lalai mengentri daftar harga sejumlah komoditas penting di aplikasi SIBAPO (Sistem Informasi Bahan Pokok) Diskopukmperindag Kota Mojokerto.
Sebab, selain dijual di pasar tradisional, 20 komoditas tersebut juga banyak diperjual belikan di toko swalayan sehingga perlu dipantau fluktuasi harganya.
"Ada sekitar 58 swalayan. Dan tak semuanya yang mau update harganya di SIBAPO, ini menjadi tugas kita bersama untuk mengingatkan mereka," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto, Ani Wijaya mengatakan bahwa pemerintah telah aktif memantau pergerakan harga pasar secara berkala.
"Kami kan setiap hari mendata seluruh pasar. Kami mempunyai aplikasi SIBAPO, itu nanti seluruh pasar akan mengentri, seluruh retail akan mengentri, seluruh gudang harus ngentri untuk kita pantau harganya," terangnya. Dwi
Editor : Redaksi
