SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Kota Mojokerto, Senin (6/2) siang.
Selain meninjau secara langsung alur pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, Mantan Bupati Banyuwangi ini juga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Pelayanan Publik dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Mojokerto.
Kepada wartawan, Azwar Anas mengatakan tujuannya ke Kota Mojokerto kali ini untuk menyampaikan arahan Presiden agar birokrasi kedepan lebih berdampak dengan menerapkan reformasi birokrasi tematik.
"Jika ini diterapkan, kedepan target untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi dan digitalisasi layanan adminduk bisa tercapai," ujar Anas usai memberikan paparan kepada Walikota, Dandim, Kapolresta, Kajari, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto di Sabha Krida Tama, Rumah Rakyat, Kota Mojokerto.
Ia berharap, Kota Mojokerto yang luas wilayahnya tidak terlalu besar, kembali bisa bersinergi dan bekerjasama dengan jajaran Forkopimda dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim melalui perbaikan tata kelolanya.
"Kalau sekarang kemiskinan pertahun kan 0,5 sampai 0,6, sementara target Presiden 2024 kan 7 persen. Nah sekarang kan 9,57, berarti ini butuh orkestrasi. Kita kan punya pengalaman sukses ketika menangani Covid-19, karena Pemkot, TNI, Polri dan Kejaksaan bersinergi dan bekerja sungguh-sungguh," jelasnya.
Masih kata Menpan RB, Presiden Jokowi juga berharap digitalisasi di daerah sudah mulai berjalan. Yakni digitalisasi yang bukan sekedar aplikasi tapi bagaimana mengintegrasikan sistem di daerah untuk mendorong birokrasi lebih lincah.
"Dan kalau ini jalan, kedepan RB-nya pasti akan berjalan serta bisa berdampak dan dapat dirasakan masyarakat," tukasnya.
Menpan RB juga berharap MPP Kota Mojokerto yang sudah berdiri lama serta memiliki gedung megah bisa mengawali penerapan pelayanan digitaliasi di Jawa Timur. Yakni mampu memberikan pelayanan secara direct service dan digital.
"Kalau sekarang urusan private kan beres di HP, mau nabung, ambil uang dan urusan apa saja beres. Tapi urusan publik kan belum beres. Kami sekarang maraton di Jakarta, kebetulan koordinatornya Kemenpan RB, bersama Kemendagri dan Kemenkominfo untuk beresin digitalisasi layanan yang berbasis adminduk," jelasnya.
Kemenpan berani pasang target, bulan Mei nanti sebanyak 100 kota di Indonesia sudah melaksanakan MPP Digital. Sehingga warga memiliki opsi pelayanan, yakni bisa datang langsung ke MPP atau bisa mengurus lewat gadget.
"Saya berharap kepada Kota Mojokerto bisa memulai MPP digital ini. Nanti kita sedang beresin bersama Telkom dan Mandiri di akhir bulan ini sistemnya tinggal berbagi paket. Jadi daerah tidak harus buat aplikasi satu-satu, nanti tinggal berbagi paket untuk kita integrasikan dengan sistem layanan nasional," pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan keberadaan MPP Gajah Mada adalah bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dimana masyarakat dapat mengakses 178 jenis layanan dalam satu tempat. “Ini bukti konkret dari komitmen kami dalam memenuhi tuntutan dari masyarakat yang senantiasa menginginkan pelayanan terbaik,” tutur perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu. Dwi
Editor : Redaksi
