SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari membuka acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kota Mojokerto tahun 2024 di Ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto, Rabu (1/3) pagi.
Forum diikuti oleh 75 orang yang terdiri dari jajaran Kepala OPD, Staf Ahli, Asisten, Camat, Pimpinan Perusahaan, Akademisi, Organisasi Profesi, Ormas, Organisasi Wanita serta pelaku UMKM di Kota Mojokerto.
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetya dalam laporannya mengatakan pelaksanaan FKP ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2024.
"Secara umum tujuan dari acara ini adalah untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tema dan prioritas pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Mojokerto tahun 2024," terangnya.
Sementara itu, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan FKP hari ini diadakan dalam rangka melaksanakan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tebtang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
"Pada pasal 80 ayat 1 disebutkan bahwa Ranwal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingandalam FKP untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dalam penyusunan RKPD," jelasnya.
Petinggi Pemkot ini berharap forum ini bisa menjadi wadah diskusi sehingga dapat tercapai kesepakatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
"Forum ini juga menjadi sarana untuk mengkomunikasikan rencana pembangunan dan isu-isu strategis yang tengah berkembang sekaligus arah kebijakan sebagai upaya solutif," tegasnya.
Wali Kota Ning Ita menyebut, dalam 4 tahun kepemimpinannya sebanyak 8 dari 9 indikator kinerja sudah tercapai dengan baik. Bahkan ada lima yang melebihi target dan hanya satu yang belum tercapai yakni reformasi birokrasi.
"Indeks reformasi birokrasi Kota Mojokerto tahun 2021berada di angka 65,16 dan naik di angka 67,87 pada tahun 2022 atau dalam kategori B. Tentunya saya sangat berharap nilai ini dapat terys ditingkatkan. Karen Indeks RB ini merefleksikan tugas dan tanggung jawab utama pemerintah daerah sebagai pelayan publik," tuturnya.
Terakhir, Ning Ita berharap peserta FKP ini bisa urun saran dan masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Kota Mojokerto tahun 2024. Ia selalu berkomitmen untuk menyusun rencana kerja yang benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.
"Oleh karena itu kami membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan semua unsur di masyarakat agar bisa tersusun RKPD yang dampak dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya. Dwi
Editor : Redaksi
