SURABAYA PAGI COM, Mojokerto – Target Pemkab Mojokerto untuk melakukan percepatan tender proyek baru menunjukkan hasil. Dari total 145 paket pekerjaan, hampir separuhnya telah masuk ke meja lelang di triwulan pertama 2023 ini.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Mojokerto Yuni Laili Faizah mengungkapkan, terdapat 145 paket tender yang masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2023 ini. Hingga kemarin, sebanyak 68 paket telah disorong lelang dari OPD pengampu proyek. ”Sudah hampir 50 persen yang masuk,” terangnya, Kamis (30/3).
Dari paket lelang tersebut, satu di antaranya telah ditetapkan pemenang dan sudah berkontrak. Yakni paket konstruksi berupa belanja modal bangunan mal pelayanan publik (MPP) dengan pagu anggaran Rp 2,5 miliar.
Sedangkan 41 paket lainnya masih dalam proses tender. Yuni menyebut, sebagian besar merupakan pekerjaan fisik yang dinaungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto. Termasuk dua paket pekerjaan jumbo dengan total pagu anggaran Rp 82 miliar dari RSUD Prof dr Soekandar. ”Sedangkan 26 paket lainnya baru masuk dokumennya,” papar dia.
Sehingga, masih ada 77 paket proyek yang masih belum disorong lelang ke bagian PBJ. Menurutnya, sisa paket pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah OPD. Berdasarkan rencana umum pengadaan, dokumen diperkirakan akan diajukan mulai pekan depan. ”Kurang lebih awal April ini sudah mulai masuk lagi,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin menyebutkan, paket proyek yang telah diajukan lelang sebagian besar berasal dari bidang bina marga. Total terdapat 38 paket pekerjaan fisik dengan total pagu kurang lebih Rp 150 miliar.
”Karena 38 bidang bina marga ini paling siap, maka semua kita ajukan lelangnya,” tandasnya.
Pekerjaan tersebut terdiri dari pelebaran, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan. Termasuk pembangunan dan pelebaran jembatan. Seluruh paket tersebut diperkirakan sudah bisa berkontrak pada pertengahan Mei nanti.
Sehingga, sebut Rinaldi, pelaksanaan pekerjaan bisa digulirkan lebih cepat sekitar dua bulan dibanding pelaksanaan tahun 2022.
”Karena kalau tahun lalu kita baru mulai lelang sekitar bulan Mei, semoga tahun ini bisa lebih cepat selesai,” sebutnya.
Terlebih, jangka waktu pelaksanaan proyek membutuhkan 3 sampai 6 bulan. Selain dari bidang bina marga, DPUPR juga telah menyorong 26 paket dokumen untuk dilelang.
Di antaranya merupakan paket proyek konstruksi bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, instalasi pengolahan limbah, dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle (TPS3R). Dwi
Editor : Moch Ilham
