Musrenbang RKPD 2024, Gubernur Khofifah Paparkan 9 Poin Prioritas Pembangunan Jawa Timur
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan 9 prioritas pembangunan Jatim pada Tahun 2024 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Ballroom Shangri-La Hotel Surabaya, Kamis (13/4).
“Karena ini tahun terakhir kami memimpin Musrenbang bersama Pak Wagub pada RPJMD 2019-2024, izinkan kami meminta maaf jika ada hal yang belum maksimal. Tapi izinkan kami menyampaikan , bahwa poin-poin pembangunan yang kami rancang dan kami laksanakan akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam rencana pembangunan tahun 2024 secara indikatif targetnya ialah Belanja Daerah sebesar 30,21 Triliun Rupiah dengan rincian belanja operasai sebesar 20,231 triliun rupiah, belanja modal sebesar 2,257 triliun rupiah, belanja tidak terduga 100 milliar rupiah dan belanja transfer sebesar 7,621 triliun. Serta, Pendapatan daerah Jawa Timur tahun 2024 ditargetkan sebesar 28,429 Triliun rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,124 Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar 9,304 Triliun.
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diharapkan mampu mengungkit percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional khususnya bagi Jawa Timur.
“Saat ini ada 9 proyek strategis nasional yang telah selesai dikerjakan. Tahun 2023 ini target PSN yang terselesaikan ialah pembangunan Jalan tol Pasuruan – Probolinggo dan Pembangunan Bandara Kediri, Pasar Induk Kota Batu. Untuk tol Pas-Pro sudah bisa digunakan oleh masyarakat untuk mudik lebaran pada 16-30 April mendatang,” jelasnya
Mantan Menteri Sosial RI ini kemudian juga menyampaikan bahwa di Tahun 2024 Proyek Strategis Nasional yang direncanakan selesai adalah Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo – Besuki), Jalan Tol Kertosono-Kediri dan Double Track Jawa Selatan.
“Kami juga sedang menanti hibah aset dari Kementerian PUPR guna pembanguan Islamic Science Park yang rencananya akan dibangun di kaki Suramadu wilayah Bangkalan,” ucapnya
Dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dengan total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218, dan sebanyak 40 proyek diestimasikan selesai sampai dengan tahun 2024.
"Musrenbang ini sifatnya bottom up proses yang hari ini dihadiri nara sumber mulai ketua DPD RI serta dari Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu , maka sejatinya hal ini adalah upaya memastikan bahwa yang direncanakan sudah inline dengan RKP Tahun 2024. Sehingga apa yang ada di desk Musrenbang pada tanggal 14-17 April 2023 di Kantor Bappeda Prov Jatim, yang belum nyekrup bisa segera disekrupkan," jelasnya.
"Ada 3 poin yang menjadi fokus yaitu peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Apa yang belum nyekrup dari daerah untuk bisa disekrupkan supaya ada kristalisasi di Pemprov bahwa ini sudah inline dengan proporsi RKP Nasional Tahun 2024," lanjut Khofifah
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa gelaran Musrenbang ini belum final. Sebab saat ini, masih dibuka desk di Kantor Bappeda Prov Jatim. "Untuk finalnya, nanti setelah tanggal 17 April. Karena ini masih dibuka untuk desk Musrenbang. Terima kasih atas partisipasi seluruh elemen masyarakat yang hadir. Harapan kita masyarakat yang hadir bisa memberikan aspirasi kepada kami. Kami akan merajut seluruh aspirasi dari seluruh stakeholder dan tanggal 17 nanti akan kelihatan finalnya . Pastinya harus inline dengan RKP sehingga program kita bersinambung dari pusat sampai daerah," pungkasnya. rko
Editor : Redaksi
