SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Kejagung menegaskan penetapan Menkominfo Johnny G Plate, sebagai tersangka dugaan korupsi Rp 8 triliun, murni penegakan hukum, dan tidak ada unsur politik.
"Penetapan Tersangka dan penahanan terhadap JGP adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur politik di dalamnya," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (17/5/2023).
Ketut Sumedana, menegaskan kejaksaan berkewajiban mengawal proyek strategis nasional dalam penggunaan anggaran pemerintah.
"Kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawal proyek strategi nasional dalam hal ini proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 demi kepentingan masyarakat yang belum terjangkau internet sesuai dengan program pemerintah," katanya.
Johnny G Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Johnny Plate ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung setelah diperiksa ketiga kalinya oleh penyidik hari ini.
Jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 mencapai Rp 8.032.084.133.795 (triliun). (erc/rmc)
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
