SURABAYAPAGI.COM, Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bertekad untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Pasalnya, angka kemiskinan di Kota Malang terbilang masih cukup tinggi.
Data terbaru pada tahun ini menunjukkan bahwa jumlah warga yang masuk dalam kategori prasejahtera tercatat sebanyak 125.537 jiwa. Jumlah itu memang turun jika dibanding tahun lalu. Namun Pemkot Malang masih mempunyai target khusus.
Baca Juga: DLH-TP PKK Kota Malang Bagi Pupuk Kompos dan Bibit Tanaman
Wali Kota Malang Sutiaji menargetkan angka kemiskinan di tahun ini dapat ditekan hingga 3,77 persen. Artinya, 753 orang ditargetkan terbebas dari kemiskinan pada tahun ini.
”Itu (753 jiwa) target minimal, tapi kami setidaknya ada banyak warga prasejahtera dapat terbebas dari kemiskinan,” kata Sutiaji, Sabtu (27/5/2023).
Pemkot Malang menyiapkan tiga strategi untuk mencapai target tersebut. Pertama yakni validitas data, selanjutnya dilanjutkan dengan updating data, dan yang ketiga adalah memperkuat kolaborasi internal antar perangkat daerah dan para stakeholder.
”Tentu kita bersyukur, ada penurunan angka kemiskinan dibanding tahun 2021 dan 2022, berarti upaya kita membuahkan hasil. Tetapi langkah yang sudah dilakukan perlu dikuatkan lagi, perlu dimaksimalkan lagi mumpung masih ada waktu bagi kita semua menyelesaikan target-target RPJMD,” ujarnya.
Sutiaji menerangkan, alasan mengapa yang harus dilakukan pertama kali adalah validasi data. Pasalnya, hal tersebut bertujuan untuk menentukan langkah selanjutnya sekaligus memudahkan koordinasi antar perangkat daerah.
Baca Juga: Wisata di Gunung Bromo Ditutup untuk Permbersihan
”Kemudian juga kami berikan bansos bagi yang membutuhkan, mulai dari pangan hingga keterampilan,” ucapnya.
Usai dilakukan validasi, langkah berikutnya harus diikuti dengan pembaruan data. Sebab, data bersifat dinamis sehingga perlu ada penguatan pembaruan data.
Orang nomor satu di Kota Malang itu menyampaikan bahwa Pemkot Malang memiliki sejumlah aplikasi yang dapat dimaksimalkan. Seperti Smart City Malang Gerakan Menghimpun Data Berbasis Dasawisma (Sam Gepun Basa) dan Pendataan Kesejahteraan Sosial Malang (Pedekate Sam).
Baca Juga: Pasokan Kebutuhan Pokok Stabil Pasca Lebaran
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan kesejahteraan sosial pada tahun 2022 lalu di dua kecamatan, yakni Sukun dan Kedungkandang.
Hal tersebut dilakukan untuk percepatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
”Dengan melakukan pendataan ini, ke depan bisa direncanakan pola intervensi penanganan kemiskinan,” ujar Dwi. mlg
Editor : Redaksi
