SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Dalam rangka mendukung percepatan perekonomian Jawa Timur, peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus di dorong untuk membantu sektor usaha kecil. Pasalnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) saat ini sedang tumbuh pesat dan membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya melalui BUMD Perbankan.
Provinsi Jawa Timur memiliki BUMD yang bernama Bank UMKM Jatim yang khusus bergerak di sektor UMKM. Komisi C DPRD Jawa Timur juga intens mengawal setiap aspirasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank UMKM agar bermanfaat untuk masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto menggelar rapat bersama perwakilan Bank UMKM dan Pemprov Jatim di Kabupaten Jombang, Jumat (26/5/2023) mengatakan, Rapat ini digelar Komisi C yang membidangi keuangan untuk optimalisasi kinerja BUMD sebagai penggerak perekonomian dan sumber pendapatan asli daerah. "Kita ingin BPR (Bank UMKM) ini menjadi salah satu bank penyangga percepatan perekonomian di Jawa Timur,” kata Agung seusai memimpin jalannya rapat tersebut.
Politisi PAN itu berpandangan, Bank UMKM Jatim memiliki peran signifikan sebagai stimulus perekonomian masyarakat. Sebab, sekitar 85 persen dari aset yang dikelola itu digunakan untuk memberikan kredit modal pada masyarakat. Belum lagi juga memberikan dividen kepada PAD sekitar Rp 10,3 Miliar.
Agung berpendapat optimalisasi BPR Jatim ini sangat penting. Hanya saja, dia tak memungkiri aset yang dikelola mereka saat ini cukup terbatas. Sehingga dia mendorong pemerintah daerah bisa menambah kucuran modal mereka.
Dengan penambahan modal dan bisa disalurkan menjadi kredit yang lebih massif kepada masyarakat misalnya untuk pelaku usaha, pertanian maupun perkebunan diyakini akan semakin merangsang denyut perekonomian. Ini dianggap penting sebab, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga mengakui jika UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi di Jawa Timur.
Buktinya saat pandemi Covid-19 turut memukul sektor perekonomian, Jawa Timur relatif terkendali lantaran salah satunya juga ditopang sektor UMKM. Sehingga, Komisi C mendorong penambahan modal dilakukan. “Sektor Pertanian menjadi
Sebab, dikatakan itu juga merupakan amanat dari Perda nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
Dikatakan Agung, dari penjelasan yang ia terima dari Pemprov hal itu urung terlaksana lantaran masih dalam perlu kajian. "Kami menyayangkan, karena Perda itu sebetulnya telah melalui kajian dari naskah akademis. Apalagi rancangan perda itu sebelumnya dari eksekutif. Penambahan modal itu merupakan perintah perda," jelasnya.
Sementara itu, Pemimpin Divisi Kepatuhan Bank UMKM Jatim Farid Nur Syamsi menjelaskan pihaknya terus berkonsentrasi pada sektor pertanian dan UMKM. Penyaluran kredit pada sektor perdagangan misalnya berkisar 40 persen lebih. Begitu pula di sektor pertanian juga terbilang besar.
“Kredit untuk sektor pertanian itu sudah ditegaskan di dalam visi misinya BPR. Begitu juga UMKM itu sesuai dengan falsafah BPR," jelas Farid. rko
Editor : Moch Ilham
