SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditingkat SMAN dan SMKN di Jawa Timur dalam waktu dekat segera bergulir. Berbagai terobosan dilakukan Pemprov melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur sebagai pelaksanaan rekrutmen siswa tersebut.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mengatakan pihaknya berharap pelaksanaan PPDB di Jawa Timur tidak ada kendala. Semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan.
Baca Juga: Komisi B Desak Dinas Pertanian Jatim Maksimalkan Kualitas dan Fungsi UPT Hortikultura di Batu
"Kami berharap tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun ini kami berharap tak ada demo lagi dari calon siswa maupun orang tua siswa. Semua sudah dilakukan perbaikan, sehingga diharapkan tidak bermasalah lagi,” jelas Renny Wara, Sabtu 27 Mei 2023.
Wanita yang juga bendahara PDI Perjuangan ini mengatakan sejumlah terobosan sudah dilakukan oleh Pemprov yang tentunya menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat." Saya terus terang apresiasi penuh kebijakan gubernur Jawa Timur yang memberikan jalur khusus langsung menerima peserta didik baru anak dari tenaga nakes yang orang tuanya meninggal dunia akibat covid-19. Ini kebijakan yang patut kami apresiasi,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut mantan ketua DPRD Kediri ini, kebijakan lainnya yang menunjukkan pro rakyat dalam PPDB yaitu juga menerima langsung peserta didik yang merupakan penghapal alquran. "Tentunya saya optimis akan banyak kebijakan-kebijakan yang pro rakyat untuk PPDB tahun ini yang tentunya perlu ada transparansi dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Jadwal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023 di Jawa Timur jenjang SMA/SMK siap dibuka mulai 12 Juni 2023. Pendaftaran PPDB 2023 di Jawa Timur dilaksanakan melalui beberapa jalur. Yakni jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi Hasil Lomba, Jalur Prestasi Nilai Akademik SMA/SMK, sampai dengan Jalur Zonasi SMK/SMA. Paling tinggi kuota penerimaannya adalah kuota zonasi SMA sebanyak 50 persen dan jalur prestasi akademik SMK sebesar 65 persen dari dalam atau luar zona.
Baca Juga: Komisi D Dukung Pembangunan MRT di Surabaya
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Kodrat Sunyoto berharap Dinas Pendidikan Jatim betul-betul mengawasi jalannya penerimaan peserta didik baru tahun 2023 ini. Khususnya bagi mereka yang mendapatkan siswa lulusan SMP yang berasal dari keluarga miskin atau penerima bantuan seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar). “PPDB Jalur zonasi memang Sudah menjadi aturan, tapi jangan sampai siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu atau KIP tidak mendapat kesempatan untuk sekolah negeri. Hal semacam ini harus menjadi pengawasan Dinas Pendidikan terhadap seluruh SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur,” pungkas politisi dari Partai Golkar ini. rko
Editor : Moch Ilham
