.jpg)
Karena KPK Anggap Sanggahan Capres Soal Korupsi di KPU, Masih Debat Kusir
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK akan membuat forum khusus untuk calon presiden (capres) yang bertarung di Pilpres 2024. KPK akan menyelenggarakan adu gagasan pemberantasan korupsi. Ini setelah Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyindir gelaran debat perdana Pilpres 2024 di KPU, sebagai debat kusir.
"Kita akan mengundang, kita akan bikin forum sendiri khusus untuk isu antikorupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyindir gelaran debat perdana Pilpres 2024 sebagai debat kusir. Nawawi merasa tak tertarik dengan tawaran konsep dari para capres soal agenda pemberantasan korupsi.
Nawawi menilai gagasan ketiga capres soal pemberantasan korupsi tidak ada yang menarik.
KPK Undang Berantas Korupsi
"Semalam saya ikut juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf, debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain ke sana saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi nggak yang bisa ditawarkan oleh beliau," kata Nawawi dalam diskusi Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2023).
“KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal atau pun pertengahan Januari,” tambahnya.
Akan Digelar Januari 2024
Ghufron menerangkan KPK akan mengawal secara serius terkait gagasan isu antikorupsi yang disampaikan tiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ghufron menyebut acara adu gagasan ini kemungkinan akan digelar di Januari 2024.
"Jadi KPK nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi," katanya.
"KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi, kita akan mengundang di sekitar awal atau pun pertengahan Januari," tambahnya.
Tak Bahas Brutalitas Aparat
Secara terpisah, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti para capres tidak menyinggung isu penting seperti brutalitas aparat, kriminalisasi berlebihan dalam kasus narkotika, kelebihan kapasitas lapas, sampai perspektif gender di peradilan pidana. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
