SURABAYAPGI, Surabaya - Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 segera dibuka dalam waktu dekat. Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) telah menyampaikan usulan formasi kebutuhan ASN sebanyak 5.650 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Informasi tersebut telah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim melalui akun media sosial resminya.
"Adapun kebutuhan yang diusulkan Pemprov Jatim terdiri dari 2.314 CPNS dan 3.336 PPPK," tulis akun Instagram @bkdjatim, Minggu (25/2).
Dari jumlah tersebut, rincian kebutuhannya adalah Tenaga Kesehatan sebanyak 1.564 usulan, Tenaga Teknis sebanyak 3.042 usulan, dan Tenaga Pendidikan sebanyak 1.044 usulan. Usulan ini menindaklanjuti surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024, dinyatakan bahwa Pengadaan ASN Tahun 2024 terdiri dari CPNS dan PPPK.
BKD Jatim menyebut, berdasarkan data kekuatan SDM Pemprov Jatim lima tahun terakhir, faktanya terjadi penurunan hingga 10.313 PNS akibat pensiun dan mutasi. Namun pada tahun 2021-2023 terdapat pengadaan ASN sejumlah 20.494 pegawai dengan status PPPK.
"Dari total ASN (65.901) Pemprov Jatim, hal tersebut dinilai masih belum mencapai standar kebutuhan (ABK) yakni kurang lebih 80.000 ASN," jelas BKD Jatim.
Terkait hal ini, pada tanggal 19-20 Februari 2024 BKD Jatim bersama Biro Organisasi telah melakukan verval usulan kebutuhan ASN tenaga teknis di masing-masing perangkat daerah. Ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan yang diambil Pemprov Jatim bahwa usulan Formasi CPNS nantinya menerapkan prinsip zero growth.
Lebih lanjut, usulan formasi CPNS terdiri dari 70 persen lulusan Diploma dan 30 persen lulusan Sarjana. Pengadaan CPNS Pemprov Jatim 2024 diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian Reformasi Birokrasi Tematik.
"Kegiatan verval ini akan terus berlanjut hingga minggu depan yang akan fokus pada usulan tenaga kesehatan," jelas BKD Jatim. sb/ana
Editor : Mariana Setiawati
