SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sedikitnya pada era pemerintahan Prabowo, saya mencatat ada tiga menteri atau lembaga setingkat kementerian yang memikirkan orang miskin.
Pertama Menteri sosial. Kedua, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan ketiga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Ini masih ditambah lembag pemantau angka kemiskinan yaitu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Badan ini punya Data Tunggal Sosial EKonomi Nasional (DTSEN). Pembentukkan DTSEN melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, menjalankan tugas padupadan dari tiga basis data yang selama ini jadi acuan program sosial dan pemberantasan kemiskinan.
Dalam APBN 2025, pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun di kisaran 7,0-8,0�n kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%. Lalu, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,5-5,0%, serta gini ratio turun di kisaran 0,379-0,382.
Berapa sebenarnya penduduk miskin di Indonesia hingga 2024?
Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03�ri total populasi, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat persentase penduduk miskin: 9,03�ri total populasi.
Lalu rata-rata anggota rumah tangga miskin, 4,24 orang.
***
Literasi bacaan saya, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana timbul ketidaksanggupan dalam pemenuhan kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
Maka itu, angka kemiskinan dikelompokkan menjadi kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro diukur menggunakan metode basic needs approach dan pendekatan moneter. Data yang digunakan berdasarkan susenas dan didasarkan pada garis kemiskinan makanan sebesar 2.100 Kal perkapita perhari termasuk non makanan. Umumnya konsep ini dimanfaatkan untuk menyusun rencana dan evaluasi dengan target geografis yang belum diketahui siapa penduduknya dan dimana alamatnya. Sedangkan kemiskinan mikro, diukur menggunakan pendekatan non moneter dan metode multi dimensi. Data yang digunakan berdasarkan indeks/PMT dari masing-masing rumah tangga. Umumnya konsep ini dimanfaatkan untuk menyusun target secara langsung melalui program bantuan dan perlindungan sosial (Kementerian Keuangan RI, 2024).
Pada Tahun 2023, Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa angka kemiskinan nasional berada di angka 9,36%. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 tercatat target penurunan kemiskinan sebesar 6,5-7,5%. Angka tersebut belum mencapai target yang dibuat karena masih selisih sekitar 2-3%. Jika berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan era Jokowi hanya sebesar 0,3-0,5% saja.
Maka itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024),
enggan memberikan tanggapan soal angka kemiskinan yang hanya menurun sebanyak 2 persen dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Padahal, pemerintah diketahui kerap menggelontorkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Dimana letak alotnya menurunkan kemiskinan?
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pernah merilis pembaruan capaian angka penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia untuk periode semester I tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (3/7/2024).
Ini karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia masih sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Muhadjir mengklaim, pemerintah melakukan 3 strategi utama, yaitu: Penurunan beban pengeluaran; Peningkatan Pendapatan dan; Pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
Strategi ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang setara.
Bahkan Wapres RI Ma'ruf Amin, menargetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 persen di 2024. Untuk itu, Wapres Minta K/L optimalkan Program dan Anggaran.
Program ini berbasis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 yang mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen. Padahal, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Untuk mempercepat pencapaian target angka kemiskinan mendekati 7,5 persen dan juga kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kualitas implementasi berbagai program dan penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan.
***
Mengapa menurunkan kemiskinan di Indonesia alot? Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, pernah mengatakan, memang semakin kecil angka kemiskinan maka akan semakin sulit untuk ditanggulangi.
Ia memberi contoh pemerintah terus berupaya untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia. Terbukti, sejak Maret 2011 hingga Maret 2018, tingkat kemiskinan telah berhasil menurun menjadi 9,82% yang artinya berhasil masuk ke angka single digit.
Penurunan kemiskinan yang membaik ini justru dinilai semakin melambat oleh banyak orang. Banyak yang menyatakan bahwa pemerintah semakin lambat dalam menangani kemiskinan.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, menyebut
ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kesulitan mengatasi kemiskinan.
Ia memandang masyarakat yang miskin adalah masyarakat yang sulit untuk di jangkau sehingga memang butuh upaya ekstra bagi pemerintah untuk menemukannya.
"Susah menjangkau masyarakat miskin yang ada di pegunungan dan daerah remote lainya. Makanya belum bisa langsung merasakan dampak bantuan sosial dari pemerintah," ungkap Bambang dalam acara diskusi Fakta Penurunan Angka Kemiskinan di Jakarta, Senin (30/7/2018).
Saat di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (22/02/2024),
Wapres menyoroti masalah pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran pada beberapa program. Ia mencontohkan pemberian subsidi seperti subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), pupuk, dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sebagian tidak dinikmati masyarakat miskin.
“Strategi penganggaran ini harus dikaji ulang, over all, sehingga lebih tepat sasarannya,” pintanya.
Khusus terkait pemberian bantuan sosial (bansos), Wapres menekankan, mekanisme besaran bansos menyesuaikan tingkat kemahalan daerah untuk dikaji. Nah. Dari Wapres dan Bappenas, belum ada yang menyinggung miskin karena tidak sekolah.
***
Sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengklaim telah menyelesaikan rancangan induk untuk menurunkan angka kemiskinan Indonesia. Salah satu program yang direncanakan adalah pembangunan 100 sekolah asrama untuk masyarakat miskin. Beda dengan Sekolah Rakyat yang dikelola Kemensos.
Logikanya, Kemendos, BP Taskin dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mesti jalankan rencana penurunan angka kemiskinan tahun ini 7-8%.
Budiman malah meyakini penurunan angka kemiskinan dapat lebih cepat dengan berbagai program utama pemerintah. Semoga. Budiman mengklaim diminta untuk merancang konsep sekolah berasrama untuk memutus rata kemiskinan. Rancangan induk hampir selesai, dan segera dilaporkan kepada Presiden.
Rencana tahun ini 100 sekolah yang ada asramanya.
Budiman menjelaskan, pembangunan sekolah berasrama untuk keluarga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Selain itu, para orang tua juga akan ditempatkan tidak jauh dari sekolah yang dibangun.
Pembangunan sekolah gratis ini juga sebagai langkah agar kemiskinan tidak diwariskan. Maka, anak-anak dalam keluarga miskin harus diberikan pendidikan yang layak.
"Sekarang bagaimana untuk membuat kemiskinan ekstrem juga tidak diwariskan. Yaitu mereka yang memang selama ini hidup di jalanan. Nah pemerintah punya program sekolah rakyat berasrama, anak-anak orang miskin itu harus disekolahkan. Dan orang tuanya dirumahkan tidak jauh dari asrama tempat anaknya sekolah," terangnya.
Pembangunan 100 sekolah ini akan fokus pada daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi. Pembangunannya akan menyeluruh di Indonesia.
Anggaran pembangunan sekolah berasrama bervariasi. Di Dinas Pendidikan DKI Jakarta pernah diajukan anggaran Rp 106 miliar untuk boarding school. Anggaran ini bisa dialokasikan untuk renovasi sekolah, termasuk sekolah asrama.
Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran Rp 17,1 triliun untuk renovasi sekolah, termasuk sekolah asrama. Anggaran ini belum menyentuh sekolah asrama santri.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama santri dan masjid mencakup pekerjaan struktur seperti pondasi, dinding, lantai, atap, serta finishing seperti pengecatan. Total anggaran untuk pembangunan asrama adalah Rp228 miliar dan masjid Rp751 miliar. Anggaran ini meliputi berbagai material dan upah tenaga kerja.
Lalu, Bagaimana dengan Sekolah Rakyat?
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, mematangkan pembangunan sekolah rakyat dengan anggaran rata-rata Rp 100 miliar per sekolah.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap sejauh ini sudah ada 50 sekolah rakyat yang siap beroperasi.
Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat (Volkschool) selama 3 tahun. Bentuk kurikulum Sekolah Rakyat (Volkschool) adalah membaca, menulis, dan berhitung.
Gus Ipul juga menjelaskan sistem pendidikan di Sekolah Rakyat akan setara dengan sekolah umum, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Adapun Sekolah Rakyat adalah program Presiden Prabowo Subianto untuk siswa yang tidak berkecukupan atau miskin pada desil 1-2.
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu sekolah rakyat dan setiap provinsi memiliki minimal dua sekolah rakyat. Targetnya membangun 100 sekolah rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA secara nasional pada tahun 2025.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menguraikan, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi sekolah rakyat.
"Kami punya 31 sentra, enam balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan sekolah rakyat, dan sekarang sudah 40 (yang siap)," jelas Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2009-2014, M Nuh berkata, sekolah rakyat akan mengusung sistem asrama (boarding school). Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri siswa. Lho kok sama dengan program BP Taskin, tapi ajukan anggaran sendiri?
Belum anggaran program makan siang gratis di tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Anggaran ini dialokasikan dalam APBN 2025 dan sepenuhnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.
Dari berbagai sumber, orogram Makan Bergizi Gratis alias MBG bakal menelan dana hingga Rp400 triliun setiap tahun.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, ini bakal menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Dihitung hitung dari semua anggaran beberapa kementerian dan lembaga negara, mahal juga ya mengentas kemiskinan di Indonesia yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2024 lalu ada 25,22 juta orang.
Padahal setiap pemerintahan acapkali menyisihkan APBN dan APBD untuk penduduk miskin cukup besar. Mengapa dengan makin banyak pejabat dikerahkan memikir orang miskin penurunan penduduk miskin stagnan? Realitanya, hampir setiap tahun tercatar jumlah orang miskin masih di kisaran 25-30 juta atau 9,3�ri total penduduk yang mencapai 240-270 juta.
Fenomena Apa ya pejabat baru suka mikir orang miskin? Nyatanya masih belum terwujud pejabat menurunkan penduduk miskin tinggal 4-5 juta saja?. Ohhhh orang miskin. Semoga orang miskin tidak dijadikan proyek pembangunan berkelanjutan. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
