SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Desakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bank Jatim terus bergulir di lingkungan DPRD Jawa Timur. Anggota DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, bahkan melakukan interupsi saat rapat paripurna yang digelar pada Senin (19/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Hikmah menyerahkan surat usulan pembentukan Pansus yang telah ditandatangani oleh 27 anggota DPRD Jatim langsung kepada pimpinan sidang paripurna, di hadapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Hikmah menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Bank Jatim. Ia menilai bahwa bank milik daerah tersebut memerlukan evaluasi menyeluruh agar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus menegakkan fungsi pengawasan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami memastikan agar kinerja Bank Jatim berjalan dengan baik dan sesuai harapan publik,” tegas Hikmah.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Jatim selama ini dikenal memiliki kinerja yang cukup baik dan menyumbangkan dividen besar kepada Pemprov Jatim. Namun, reputasi itu tercoreng oleh persoalan manajemen yang buruk dan munculnya kasus kredit fiktif.
“Bank Jatim layak diapresiasi atas prestasinya. Tapi justru karena prestasi itu, kita tidak ingin ada masalah yang mengganggu. Jika tidak dievaluasi secara menyeluruh, hambatan-hambatan ini bisa menjadi penghalang besar di masa depan,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim itu menilai bahwa permasalahan di Bank Jatim tidak hanya terbatas pada kasus kredit fiktif di cabang Jakarta. Ia meyakini, persoalan serupa juga terjadi di beberapa cabang lain.
“Fraksi PKB meyakini bahwa persoalan ini tidak hanya ada di DKI Jakarta. Kita perlu melakukan evaluasi di seluruh cabang Bank Jatim,” tambahnya.
Hikmah juga menegaskan bahwa pembentukan Pansus merupakan bentuk kepedulian agar Bank Jatim menjadi lembaga keuangan yang lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menekankan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai aturan, sementara pihak-pihak yang telah menunjukkan kinerja baik patut diberikan apresiasi.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami peduli terhadap perbaikan Bank Jatim. Yang bersalah harus diberi punishment, dan yang telah bekerja dengan baik harus mendapat reward,” pungkasnya. Rko
Editor : Moch Ilham
