SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Acara bertajuk Konsolidasi Nasional dan Ziarah Kebangsaan, yang digelar pada 21–22 Juni 2025 oleh GMNI menuai kritikan, karena acara tersebut dinilai hanya manuver politik, karena munculnya polemik dalam tubuh organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD GMNI Jatim, Amir Mahfut dalam rilisnya yang diterima surabayapagi.com, pada Selasa (1/7/2025) sebagai tindak lanjut adanya konsolidasi nasional GMNI di Blitar beberapa waktu lalu.
Ia menilai, kegiatan tersebut sebagai bentuk ritual pencitraan semata yang menutupi konflik internal organisasi. “Apa yang diklaim sebagai upaya persatuan, pada dasarnya adalah reproduksi kekuasaan dari satu kelompok yang ingin mempertahankan dominasi secara sepihak,” tegasnya.
Konflik internal GMNI lanjutnya memang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, terutama sejak adanya dualisme kepemimpinan antara kubu DPP GMNI pimpinan Imanuel Cahyadi yang terpilih dalam forum resmi kongres di gedung cristian center, dan Arjuna yang melakukan aklamasi tanpa forum kongres di lobi hotel amaris, Ambon.
Dalam catatan aktivitas organisasi terlihat jelas akan pada semangat gandrung akan persatuan telah menjadi pegangan akan derap langkah kader GMNI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Imanuel Cahyadi, terbukti pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) yang ditetapkan di Ancol jakarta, pada tahun 2022 yang telah menghasilkan poin "kongres Persatuan".
Namun di satu sisi DPP GMNI dibawah pimpinan Arjuna pada akhirnya melaksanakan RAPIMNAS yg dilaksanakan di yogyakarta, pada hasil Rapimnas di Yogyakarta melahirkan sikap penolakan terhadap "Kongres Persatuan".
Dari catatan peristiwa sejarah ini, sudah sangat terang dan jelas bahwa Barisan DPP GMNI dibawah Pimpinan Ketua Umum Imanuel Cahyadi, sangat gandrung akan persatuan dan menjadi sangat terang bahwa GMNI dibangun bukan untuk jadi panggung politik yang haus akan kekuasaan. GMNI adalah organisasi mahasiswa yang berfokus pada pembentukan, penanaman ide dan karakter kader yang revolusioner.
Lebih jauh, Amir mempertanyakan apa yang akhir-akhir ini dilakukan oleh faksi DPP arjuna, yang seolah-olah mau muncul menjadi sosok pahlawan menggaungkan perihal persatuan dan berusaha membelokan fakta untuk mencoba menggeser alur dan catatan sejarah siapa yang di front persatuan sejati.
"Mereka berusaha menempatkan posisi mereka sebagai giantor akan persatuan, seakan-akan semua problematika hari ini harus dibereskan oleh kelembagaan di bawah pimpinan ketua umum Imanuel cahyadi," ungkapnya.
Di lain hal ada langkah-langkah yang dilakukan malah menimbulkan problematik yang begitu terlihat, dikarenakan konsensus persatuan itu sendiri tanpa mempertimbangkan dari pada AD/ART organisasi, hal itu bisa dilihat dari seruan akan persatuan yang tidak jelas konsep dan gagasannya, seruan tersebut tidak memberikan ruang dan jawaban dari pada persoalan yang terjadi di badan GMNI itu sendiri.
Dalam kegiatan di Blitar, kelompok yang mengatasnamakan "Konsolidasi Nasional" disebut-sebut hanya melibatkan faksi tertentu tanpa melalui atau mempertimbangkan mekanisme organisasi yang baik berdasarkan AD/ART organisasi.
Amir Mahfut menyatakan bahwa pembentukan Forum Nasional Komunikasi Persatuan dalam acara tersebut justru memperjelas kecenderungan politisasi organisasi. Tidak ada transparansi, dialog antar faksi, ataupun pendekatan musyawarah dalam pembentukan forum tersebut.
Ziarah ke makam Bung Karno yang dijadikan momen simbolik acara, turut menjadi sorotan. Amir menilai bahwa aktivitas itu telah kehilangan esensi ideologisnya. “Bung Karno bukan hanya simbol nasionalisme, tetapi juga simbol keberanian berpikir dan bertindak. Ziarah tanpa kesadaran ideologis adalah seremoni kosong,” ujarnya.
Amir mengungkap adanya indikasi manuver politik pribadi dalam kegiatan tersebut. Dalam selebaran isu yang beredar, ada nama calon yang isunya sedang mengincar posisi Sekretaris Jenderal DPP GMNI yang akan datang. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai ajang pencitraan dan konsolidasi kekuasaan sepihak. Lebih dari itu sudah terbukti dengan adanya konflik internal pada saat pelaksanaan kegiatan, yang itu ditujukan kepada personal dari yang isunya akan mencalonkan sebagai Sekjend DPP GMNI itu sendiri, pada akhirnya ada isu yang menyebutkan dia melakukan aktivitas yang tidak etik kepada beberapa cabang yang hadir di Blitar.
DPD GMNI Jawa Timur menilai bahwa langkah menuju persatuan seharusnya dimulai melalui jalur konstitusional, yakni penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 AD/ART GMNI. Amir menegaskan bahwa segala bentuk rekonsiliasi harus melalui proses demokratis dan legitimate.
“Persatuan tidak bisa dibentuk di atas kebohongan dan penyimpangan konstitusi. Jalan konstitusional yang harus ditempuh adalah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa terlebih dahulu untuk lebih khusus kubu DPP GMNI Arjuna sebagaimana diatur dalam Pasal 20 AD/ART. Hanya melalui proses kongres masing-masing yang sah, keputusan tentang Kongres Persatuan dapat diambil secara demokratis dan legitimate.” tegasnya.
Pembentukan BPK Dinilai Cacat Prosedur, Salah satu isu paling kontroversial dalam kegiatan di Blitar adalah pembentukan Badan Panitia Kongres (BPK) yang dinilai tidak sah secara kelembagaan. DPD GMNI Jawa Timur menilai bahwa keputusan tersebut diambil secara sepihak oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi struktural, mengingat hingga kini kubu pengurus DPP GMNI Arjuna masih ada dan hidup.
Akhir dari ritual pencitraan semata yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingannya sendiri. Akhir pernyataannya, Amir Mahfut mengingatkan seluruh kader GMNI untuk kembali pada semangat dasar perjuangan organisasi, yaitu kejujuran, keberanian berpikir, dan kepatuhan terhadap konstitusi.
“Konsolidasi yang tidak melibatkan semua pihak hanyalah ilusi kebersamaan. GMNI tidak bisa dibangun di atas citra palsu, tetapi harus ditegakkan melalui prinsip, proses demokratis, dan kejujuran ideologis,” pungkasnya. jir
Editor : Moch Ilham
