SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Kelompok Cipayung Plus Jawa Timur mendatangi DPRD Jatim untuk beraudiensi sekaligus menyampaikan 15 tuntutan terkait isu daerah dan nasional. Audiensi berlangsung di ruang Banmus DPRD Jatim, dihadiri pimpinan dewan serta sejumlah anggota komisi.
Delegasi Cipayung Plus dipimpin oleh Ketua DPD GMNI Jatim Hendra Prayogi bersama pimpinan organisasi mahasiswa lain, seperti PMII, KAMMI, IMM, HMI, KMHDI, PMKRI, GMKI, SEMMI, dan PERSIS. Dari DPRD Jatim, hadir Ketua DPRD Musyafak Rauf, Wakil Ketua Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono, dan Sri Wahyuni, serta anggota lintas komisi.
Hendra menjelaskan, sebagian tuntutan berbeda dengan Cipayung Plus pusat. Isu utama yang diangkat antara lain evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penindakan tambang ilegal, penguatan koperasi Merah Putih, RUU Perampasan Aset, serta pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. “Kami juga menyoroti pungli di dunia pendidikan, perbaikan kinerja BUMD Jatim, hingga reklamasi Selat Madura,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat mengapresiasi usulan mahasiswa, terutama gagasan beasiswa khusus aktivis yang perlu dikaji lebih lanjut agar tidak melanggar aturan. "Usulan beasiswa khusus untuk aktivis itu bagus dan menarik. Namun harus didiskusikan secara matang sebelum direalisasikan agar tidak melanggar peraturan yang ada," kata politikus asal Partai Gerindra.
Sementara itu, anggota Komisi C Pranaya Yudha Mahardika menekankan masukan Cipayung Plus akan diperhitungkan dalam revisi Perda BUMD, termasuk rencana audit forensik independen. "Khusus menyangkut solusi maraknya peredaran rokok ilegal di Jatim, kami juga tengah berjuang mengusulkan ke pemerintah pusat agar dibuka cukai SKM 3 untuk industri kecil rokok,” ujar Pranaya.
Soal rokok ilegal, Pranaya bersama Wakil Ketua DPRD Blegur Prijanggono mendorong pemerintah pusat membuka skema cukai SKM 3 bagi industri rokok kecil. Skema ini dinilai dapat melegalkan produk ilegal, menambah penerimaan negara, sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Secara khusus, sekretaris DPD Partai Golkar Jatim itu juga mendorong kelompok Cipayung Plus memikirkan sistem demokrasi dan politik yang sesuai dengan konteks kekinian. Mengingat, nantinya yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di pusat dan daerah adalah para generasi muda. "Jangan lupa sistem demokrasi dan politik yang sesuai dengan konteks juga harus kalian pikirkan. Sebab kalian lah yang akan menersukan tongkat estafet kepemimpinan publik kedepan," pungkas politikus murah senyum ini.
Dalam pernyataan penutup, Blegur mengingatkan agar generasi muda turut memikirkan sistem demokrasi yang sesuai dengan konteks zaman. “Kalian lah yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan,” tegas Blegur.
15 Tuntutan Utama Cipayung Plus Jatim mencakup: penghapusan pungli pendidikan, keterlibatan pemuda dalam ketahanan pangan, pengawasan MBG, penindakan tambang ilegal, penguatan BPJS, dukungan RUU Perampasan Aset, reformasi koperasi, penolakan reklamasi SWL, beasiswa aktivis, hingga audit forensik seluruh BUMD.
Sementara dari DPRD Jatim yang menemui kelompok Cipayung Plus di ruang Banmus DPRD Jatim adalah seluruh pimpinan Dewan Jatim meliputi Musyafak Rauf (ketua), Deni Wicaksono (wakil ketua), Hidayat (wakil ketua), Blegur Prijanggono (wakil ketua), Sri Wahyuni (wakil ketua). Turut pula hadir ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansah, anggota Komisi C Pranaya Yudha Mahardika, anggota Komisi D Arisandi dan Sumardi anggota Komisi A DPRD Jatim. rko
Editor : Moch Ilham
