SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, mengakui menerima Rp 3 miliar dalam kasus pemerasan proses pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Noel mengakui dirinya bersalah.
"Menerima Rp 3 miliar," ujar Noel di sela skors persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
Noel mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Noel kembali mengakui dirinya bersalah.
"Ya, menurut saya cukup puas ya, karena majelis memberi ruang yang cukup luar biasa terhadap hak terdakwa juga penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Apalagi ini perbuatan saya kan saya akui, saya bersalah," tambah Noel.
"Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya," tambahnya.
Sebelumnya, Jaksa KPK mengatakan
Immanuel Ebenezer atau Noel, didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6,5 miliar. Menurut Jaksa KPK pemerasan itu dilakukan saat proses penerbitan dan perpanjangan sertifikasi/lisensi individu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pemohon sertifikasi/lisensi K3 di Kemnaker. Itu jalannya sidang hari pertama.
***
Dalam praktik beracara di pengadilan, pengakuan bersalah umumnya menjadi pertimbangan meringankan. Tapi itu terjadi saat pembuktian. Kasus Noel, beda. Pengakuan dini. Apakah ini memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman maksimal?. Walaualam.
Syaratnya, Pengakuannya harus diberikan secara sukarela, tidak dipaksa. Bisa terjadi, terdakwa yang nerocos mengaku bersalah, hakim berhak menolak jika meragukan kebenarannya.
Mengingat, pengaktuan terdakwa dalam KUHAP tidak cukup sendirian. Mengingat pengakuan terdakwa tidak cukup sebagai satu-satunya bukti, harus diperkuat alat bukti sah lainnya seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan pemeriksaan setempat. Ini mengaku Pasal 184 KUHAP.
Maklum, implikasi Hukum Pengakuan, terdakwa bisa minta sidang dipersingkat.
Dalam hukum acara pidana, terdakwa yang mengakui perbuatannya dapat masuk dalam acara pemeriksaan singkat, yang berpotensi mempercepat proses hukum. Bahkan terdakwa bisa berharap
pengurangan pidana. Konon bisa maksimal 2/3 dari ancaman pidana .
Isyaratnya, pengakuan bersalah bisa jadi dasar pengurangan pidana, namun tidak melebihi batas tertentu. (Dalam RUU KUHAP diatur batasannya).
Bahkan terdakwa berhak untuk Tidak Mengajukan Upaya Hukum.
***
Immanuel Ebenezer Gerungan, atau akrab disapa Noel, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang dilakukan tim penindakan KPK pada Rabu malam, 20 Agustus 2025.
Noel, sebelum ditangkap KPK, dikenal publik sebagai aktivis sosial dan politik yang vokal. Pria yang lahir di Riau pada 22 Juli 1975 itu meraih gelar sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan.
Setelah lulus, Noel menapaki perjalanan panjang dari aktivis jalanan, relawan politik, hingga akhirnya dipercaya menduduki kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) dalam Kabinet Prabowo Subianto.
Popularitasnya semakin meningkat ketika ia menjadi Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019, mendukung pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin.
Namun, sikap politiknya sering berubah. Pada awal 2024, ia sempat mendukung Ganjar Pranowo melalui pembentukan “Ganjar Mania”, meski kemudian beralih mendukung pasangan Prabowo–Gibran dengan membentuk “Prabowo Mania 08”.
Pilihannya itu juga diikuti dengan langkah politik yang lebih serius, yakni bergabung dengan Partai Gerindra dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dapil Kalimantan Utara. Ia meraih hampir 30 ribu suara, namun gagal lolos ke Senayan.
Puncak kariernya melejit pada Oktober 2024, saat Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dalam jabatan ini, Noel menegaskan fokusnya pada perlindungan pekerja informal, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, serta revitalisasi Balai Latihan Kerja agar siap menghadapi era industri 4.0. Nyatanya, ia ditangkap duluan.
***
Saya catat, banyak aktivis politik yang dianggap pandai membuat manuver karena mereka lihai dalam strategi, negosiasi, dan membangun koalisi untuk mencapai tujuan politik. Dan seringkali dengan cara yang tak terduga atau oportunistik. Ini terlihat pada kasus Manuver Budiman Sudjatmiko yang beralih mendukung Prabowo Subianto, dari Megawati. Manuvernya memicu reaksi keras dari sesama aktivis 98 karena dianggap pragmatis. Ini, menunjukkan kemampuannya bergerak strategis namun juga bisa menimbulkan kontroversi moral di kalangan aktivis lain.
Dalam konteks politik, manuver adalah gerakan strategis atau taktik yang cerdik untuk mencapai keuntungan, seringkali melibatkan perubahan aliansi atau posisi untuk tujuan tertentu, seperti pemilu atau kebijakan.
Misal, manuver Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo pada tahun 2023, bertentangan dengan latar belakang aktivis 98 yang kritis terhadap pelanggaran HAM Orde Baru. Ini dianggap sebagai manuver politik yang mengejutkan dan kontroversial.
Ada yang menuding, manuver semacam ini bisa dilihat sebagai pragmatisme politik atau bahkan oportunisme oleh sebagian kalangan. Namun di sisi lain, aktivis juga belajar dari pengalaman reformasi untuk menciptakan alat politik
Politikus senior Amien Rais, misal dikenal sebagai sosok yang sangat vokal melancarkan kritik. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mantan ketua MPR RI itu kerap melontarkan kalimat-kalimat menohok terkait kinerja pemerintahan.
Dan melalui kanal YouTube-nya Amien Rais Official, Minggu, Amien mencurigai adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk mengusulkan pasal soal masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Pada kesempatan yang sama, ia juga mengkritik Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait kudeta Partai Demokrat, hingga Menko Polhukam Mahfud MD soal “The Wrong Man for The Wrong Job”. Ini catatan jurnalistik saya.
Saya tak kaget Immanuel Ebenezer menyampaikan sarkasme atau sindiran sebelum sidang dakwaan kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Noel menyindir KPK yang disebutnya menarasikan dirinya sebagai gembong kasus korupsi.
Noel menyampaikan secara terbuka permintaan maafnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut dirinya tidak kena OTT dan tidak terlibat kasus pemerasan. Oleh karena itu, Noel pun berharap mendapatkan amnesti dari Presiden. Apa pengakuannya dini bagian dari strategi victim, agar ia bisa meraih belas kasihan dari Presiden Prabowo, amnesti? Wait and see. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
