SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Komisi C DPRD Sidoarjo menilai kondisi Depo Pemasaran Ikan (DPI) Lingkar Timur, tidak layak, kumuh dan bau, meskipun infrastruktur ini vital sebagai penyokong utama suplai protein program Makan Bergizi Gratis.
Hal ini terungkap dalam hearing evaluasi kinerja tahun 2025 di ruang rapat Komisi C, Jumat (30/1/2026).
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, H. Choirul Hidayat, memimpin jalannya yang dihadiri Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut pijar semangat Choirul Hidayat untuk membedah fakta di balik layar carut-marutnya tata kelola perikanan di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai julukan mentereng sebagai Kabupaten penghasil perikanan udang dan bandeng terbesar.
Tak hanya masalah fisik bangunan, kelengkapan infrastruktur seperti stasiun pengisian bahan bakar juga belum tersedia di tempat tersebut, '"Kami juga melihat fakta secara kemanusiaan masih banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan Solar bersubsidi karena kendala administrasi yang rumit," ungkap H. Choirul Hidayat.
Ia memaparkan betapa pilunya masyarakat kecil berpenghasilan rendah seperti para nelayan yang terpaksa membeli bahan bakar ke pengepul dengan harga selangit. "Padahal mereka punya kartu nelayan. Ini soal pendampingan penyuluh yang mandul," cetusnya pedas.
Senada hal tersebut Sekretaris Komisi C, Hj. Ainun Jariyah, yang juga mengungkapkan rasa prihatin mendalam terhadap kondisi Depo Pemasaran Ikan di Lingkar Timur, yang dinilai tidak manusiawi bagi pedagang maupun pembeli.
Kondisi becek permanen, drainase yang mampet, hingga aroma menyengat yang menusuk hidung menjadi pemandangan sehari-hari, di pusat grosir yang berdiri sudah melampaui puluhan tahun tersebut.
"Kondisi pasar ikan saat ini perlu dibenahi. Padahal, kebutuhan ikan sangat penting, terutama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak," tegas Ainun.
Kondisi ini merupakan anomali besar. Berdasarkan data teknis, DPI Lingkar Timur seharusnya menjadi Cold Chain (Rantai Dingin) sistem distribusi suhu rendah untuk menjaga kualitas pangan—namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketiadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang modern membuat limbah darah dan sisa pencucian ikan mencemari lingkungan.
Berturut turut anggota Komisi C mengeluarkan pendapatnya terkait pentingnya revitalisasi DPI Sidoarjo.
Anang Siswandoko, mendorong Dinas Perikanan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan serta menyusun perencanaan penataan atau grand design pasar ikan secara menyeluruh.
Anggota Komisi C lainnya, Vike Widya Asroni, menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sisa sisik ikan agar tidak menimbulkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas jual beli.
Lain lagi usulan M. Rojik menanggapi carut-marut terkait Chold Chain, M. Rojik yang berpengalaman menjadi pedang ikan sebelum menjadi politisi menawarkan solusi inklusif mendekatkan pembangunan pasar ikan lagi di area kantong nelayan seperti di Kecamatan Jabon melalui pembangunan Industrial Fishery Hub di Jabon. Proyek yang diestimasikan menelan anggaran Rp 40 hingga Rp 60 Miliar ini dirancang sebagai pusat perikanan modern dengan fasilitas Blast Freezer (ruang pendingin cepat suhu ekstrim) bertenaga surya.
Sementara itu, menghadapi berbagai sikap anggota Komisi C, terkait pemasaran ikan di Sidoarjo Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo, Muhammad Yunan Khoiron, menyatakan kesanggupannya untuk melakukan langkah konkret di kuartal pertama 2026. "Kami siap membenahi sektor pasar ikan dan meningkatkan kinerja penyuluh perikanan demi keadilan para nelayan," Tangkis Yunan.
Langkah ini secepatnya perlu segera diambil pasalnya hal ini menjadi pertaruhan besar bagi Pemkab Sidoarjo. Tanpa perbaikan nyata, predikat Kota Delta hanyalah narasi kosong di atas kertas, sementara rakyatnya tetap bergulat dalam kumuhnya pasar dan mahalnya bahan bakar. Hdk/hik
Editor : Moch Ilham
