SURABAYA – Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas APBD Jatim tahun 2025 bakal diumumkan tanggal 9 atau 10 Juni 2026. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah agar tercapai Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, mengatakan proses Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI saat ini masih berjalan dan pemerintah daerah tengah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan auditor.
“Dokumen-dokumen sedang kami siapkan dan diproses. Rencananya penyerahan hasil LHP sekitar tanggal 9 sampai 10, Juni” ujarnya.
Yasin menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah agar tetap transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah juga diminta aktif menyiapkan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban untuk mendukung proses audit berjalan lancar.
“Semua perangkat daerah terus menyiapkan dokumen pendukung agar proses pemeriksaan berjalan baik dan hasilnya maksimal,” katanya.
Optimis Raih Predikat WTP
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI seperti capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, Yasin mengakui terdapat sejumlah risiko yang harus diantisipasi, terutama terkait kelengkapan dokumen administrasi dan verifikasi dari perangkat daerah.
“Kalau ada dokumen atau SPM yang belum lengkap tentu prosesnya harus dilengkapi terlebih dahulu. Karena itu kehati-hatian administrasi menjadi penting,” jelasnya.
BPKAD Jawa Timur memastikan seluruh proses pemeriksaan audit BPK dilakukan secara terbuka dan kooperatif sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang profesional dan terpercaya. rko
Editor : Redaksi
