Audit BPK RI atas APBD Jatim 2024 Raih Opini WTP, Begini Kata Fraksi Gerindra

author Riko Abdiono

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil inipun diserahkan BPK RI kepada Gubernur Jatim dan KEtua DPRD Jatim pada sidang Paripurna, Kamis 24/4/2024.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Aufa Zhafiri menilai Pemprov Jawa Timur mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit keuangan terkait penggelolaan APBD Tahun 2024 bukan prestasi. Namun itu, adalah kewajiban pemerintah daerah terhadap penggelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan rakyat. “Saya atas nama anggota Fraksi Gerindra mengucapkan selamat dan apresiasi terhadap Pemprov Jawa Timur,” kata Aufa.


Politisi yang juga anggota DPRD Jatim tiga periode ini, mengingatkan bahwa audit BPK RI yang menyampaikan WTP terhadap penggelolaan keuangan daerah bukan prestasi dari Pemprov Jawa Timur. “Itu bukan prestasi, tapi kewajiban pemerintah daerah dalam penggelolaan keuangan daerah,” sebut Aufa.


Politisi Gerindra Jatim ini, juga menegaskan dalam penilaian BPK RI terhadap pemerintah daerah jika tidak Wajar Tanpa Pengecualian itu ada yang salah dalam penggelolaanya. “Yang diingatkan bahwa audit ini bukan sensus yang tidak ngomong benar dan salah, tetapi menyampaikan wajar atau tidak wajar dalam penggelolaan keuangan,” sebut Aufa.
Aufa mengingatkan bahwa penilaian BPK RI terhadap penggelolaan keuangan APBD 2024 masih ada permasalahan permasalahan di dalamnya. “Salah satunya Bank Jatim atau BUMD lain yang masih perlu pembenahan,” tegasnya.


Aufa juga mengkritisi keberadaan Organisasi perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim yang masih perlu telaah dan pembenahan. Sehingga BPK RI juga memberikan catatan dana hibah. “Bahwa catatan itu masih ada dalam audit yang harus ada tindak lanjut,” tutup Aufa.
Sebelumnya Pemprov Jawa Timur sudah 10 kali menerima kreteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian BPK RI. Hal ini, disampaikan dalam sidang paripurna di DPRD Jawa Timur, Kamis 24 April 2025.


Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa percaya diri komitmen penggelolaan keuangan daerah terus membaik. “Jawa Timur sudah 10 kali mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI,” tegas Khofifah dihadapan 120 anggota DPRD Jatim serta tamu undangan sidang paripurna. rko

Berita Terbaru

Demo LSM di Kantor Perhutani Kediri Nyaris Ricuh

Demo LSM di Kantor Perhutani Kediri Nyaris Ricuh

Selasa, 24 Feb 2026 18:30 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 18:30 WIB

Massa Tuntut Segera Realisasikan KDMP di Kabupaten Kediri   SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Aksi damai yang digelar massa gabungan sejumlah lembaga swadaya …

Fraksi Gerindra: Beasiswa  PAUD dan TK Wajib Sentuh Penguatan Karakter

Fraksi Gerindra: Beasiswa  PAUD dan TK Wajib Sentuh Penguatan Karakter

Selasa, 24 Feb 2026 18:21 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 18:21 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sebagai langkah konkrit Surabaya menuju kota ramah anak di level internasional. Fraksi Gerindra berharap beasiswa yang terstruktur…

Jalan Masangan Wetan Sudah Bagus, Sebelum Hari Raya Ruas Jalan Rusak Dikebut Pekerjaanya

Jalan Masangan Wetan Sudah Bagus, Sebelum Hari Raya Ruas Jalan Rusak Dikebut Pekerjaanya

Selasa, 24 Feb 2026 17:37 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 17:37 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM) terus mempercepat penanganan…

Sambut Ramadan, PLN UIT JBM Berdayakan Peternak Ayam Petelur di Desa Gili Timur

Sambut Ramadan, PLN UIT JBM Berdayakan Peternak Ayam Petelur di Desa Gili Timur

Selasa, 24 Feb 2026 17:18 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 17:18 WIB

SurabayaPagi, Bangkalan – Mengawali bulan suci Ramadan dengan semangat berbagi dan menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat, PT PLN (Persero) Unit Induk T…

‎Dalami OTT Wali Kota Nonaktif Maidi, KPK Panggil 2 ASN dan Pihak Swasta

‎Dalami OTT Wali Kota Nonaktif Maidi, KPK Panggil 2 ASN dan Pihak Swasta

Selasa, 24 Feb 2026 17:01 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 17:01 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kot…

Indeks Daya Saing Lamongan Lampaui Rata-rata Nasional

Indeks Daya Saing Lamongan Lampaui Rata-rata Nasional

Selasa, 24 Feb 2026 16:59 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 16:59 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Berbagai program mulai jalan, meski banyak pekerjaan rumah yang menanti gebrakan bupati dan wakil bupati Lamongan, namun capaian…