SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kepala BPKAD Kota Surabaya, Wiwiek Widayati memaparkan strategi konkret untuk meningkatkan PAD. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan digitalisasi sebagai kunci utama.
"Kami melihat bahwa proses digitalisasi ini adalah satu poin yang memang harus dioptimalkan," ujar Wiwiek.
Menurutnya, digitalisasi akan mempercepat penatausahaan aset. Termasuk pula untuk mempermudah promosi aset yang belum termanfaatkan. "Intinya adalah pemanfaatan aset itu secara ekonomis," sambung Wiwiek.
Ia menjelaskan bahwa aplikasi SIKDASDA akan membantu BPKAD dalam penatausahaan internal aset secara digital. Sistem ini akan memangkas birokrasi, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi kesalahan data yang sering terjadi. Dengan tata usaha yang rapi dan terpusat, pemanfaatan aset secara ekonomis akan jauh lebih optimal dan akuntabel.
Selain itu, Wiwiek mengungkapkan pada tahun 2025 Pemkot telah menargetkan retribusi total mencapai Rp 486 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, alokasi pengelolaan aset ditetapkan di angka Rp 121 miliar.
"Artinya hari ini jika kita melihat potensi ini mungkin masih bisa kita kembangkan atau kita kelola dengan lebih baik, kita pasti akan tingkatkan," kata Wiwiek.
Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan aset melalui sewa harus sesuai dengan peruntukannya. Misalnya aset itu akan dimanfaatkan untuk perdagangan, jasa atau pemukiman.
"Itu semuanya bisa. Persyaratan yang disewa tentunya juga harus sesuai dengan peruntukannya," jelasnya.
Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), BPKAD Surabaya juga menyediakan program bisnis mentoring. Program ini bertujuan membimbing dan memberikan informasi tentang prosedur penyewaan aset.
"Semua orang datang untuk program bisnis mentoring yang disediakan pemerintah untuk mendapatkan bimbingan dan informasi tentang prosedur penyewaan aset," imbuhnya.
Di samping itu, ia mengakui, kompleksitas pengelolaan aset yang mencapai puluhan triliun rupiah membutuhkan tim yang lebih fokus dan terstruktur. Saat ini, fungsi pengelolaan aset berada di bawah Bidang P3 (Pengelolaan Aset) di BPKAD. Namun, melihat tantangan dan peluang yang ada, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan untuk membentuk tim atau unit yang lebih spesifik, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
"Pembentukan tim khusus ini bertujuan agar ada pihak yang benar-benar fokus pada fungsi pemasaran dan pencarian peminat untuk aset-aset daerah. Ini mirip seperti memiliki tim marketing profesional yang akan membuat upaya promosi dan negosiasi berjalan lebih optimal,” kata dia.
Sementara, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Surabaya terus menggenjot dan optimalkan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya meminta tahun ini, tahun 2025, beberapa aset yang digunakan pihak lain tanpa ikatan hukum, harus kembali ke Pemerintah Kota (Surabaya, red). Sedangkan, bila sudah ada ikatan hukum dengan Pemkot, aset itu tidak boleh digunakan untuk Pribadi,” kata Eri Cahyadi, seperti dihubungi Surabaya Pagi, Rabu (3/9/2025).
Eri Cahyadi sendiri juga menyiapkan aplikasi diital yang menghubungkan data aset dengan penganggaran, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah.
"Aplikasi ini akan membantu pemkot memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat," tuturnya. Sb1/alq/rmc
Editor : Moch Ilham
