Lismawati: Informasi Pungutan Seragam OSIS dan Pramuka Tidak Benar ‎

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Lismawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
Lismawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

i

SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinas Pendidikan Kota Madiun memastikan tidak ada pungutan untuk seragam OSIS dan Pramuka bagi Siswa SD dan SMP. Pemkot Madiun telah menganggarkan melalui Dinas Pendidikan seperti tahun-tahun sebelumnya.

‎Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait pungutan biaya untuk seragam OSIS dan Pramuka tidak benar (hoax). 

 

‎"Tidak ada sama sekali pungutan terkait pembelian seragam OSIS maupun seragam Pramuka. Pemerintah Kota Madiun sudah menganggarkan pengadaan seragam gratis untuk SD maupun SMP," ujar Lismawati saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).

‎Ia menjelaskan, untuk siswa sekolah negeri, bantuan meliputi seragam beserta ongkos jahit. Sementara bagi sekolah swasta, pemerintah memberikan bantuan berupa seragam tanpa ongkos jahit.

‎Lismawati mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua siswa, agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya.

 

‎"Kita harus bijak dalam membaca, memahami, dan memastikan kebenaran suatu informasi. Jangan langsung percaya begitu saja terhadap berita yang belum valid," tegasnya. 

‎Menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pekan depan, Lismawati meminta para orang tua tetap tenang karena proses pengadaan seragam masih berlangsung.

 

‎Menurutnya, siswa baru SD dapat mengenakan seragam TK, sedangkan siswa baru SMP dapat memakai seragam SD. Apabila seragam lama sudah tidak layak digunakan, siswa diperbolehkan mengenakan pakaian bebas yang sopan dan rapi selama menunggu pembagian seragam gratis.

‎"Harap tenang dan sabar. Pengadaan seragam beserta atributnya masih dalam proses. Kalau seragam lama sudah tidak bisa dipakai, anak-anak boleh memakai pakaian rumah yang penting sopan dan rapi," katanya.

‎Lismawati menambahkan, saat ini pengadaan seragam masih berada pada tahap lelang. Setelah proses tersebut selesai dan seragam telah tersedia, Dinas Pendidikan akan segera menyampaikan pemberitahuan melalui sekolah masing-masing.mdn

Tag :

Berita Terbaru

Lewat Program BSPS 2026, DPR Apresiasi Transparansi dan Perluasan Penerima Hingga 400 Ribu Unit Nasional

Lewat Program BSPS 2026, DPR Apresiasi Transparansi dan Perluasan Penerima Hingga 400 Ribu Unit Nasional

Senin, 27 Jul 2026 18:55 WIB

Senin, 27 Jul 2026 18:55 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Wonosari, Surabaya, menunjukkan progres signifikan. Sebanyak tiga rumah w…

Kendaraan Listrik Masuk Sektor Transportasi Premium, Jawab Kebutuhan Mobilitas Kota Besar

Kendaraan Listrik Masuk Sektor Transportasi Premium, Jawab Kebutuhan Mobilitas Kota Besar

Senin, 27 Jul 2026 18:46 WIB

Senin, 27 Jul 2026 18:46 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Tingginya aktivitas bisnis dan perdagangan di Surabaya mendorong kebutuhan layanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga m…

Resmi, Pemkab Ponorogo Buka Lelang 6 Jabatan Eselon II

Resmi, Pemkab Ponorogo Buka Lelang 6 Jabatan Eselon II

Senin, 27 Jul 2026 16:52 WIB

Senin, 27 Jul 2026 16:52 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Pagi-Usai diterpa krisis jabatan setingkat kepala dinas pasca OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Pemerintah Kabupaten Ponorogo…

Dewan Gelar RDP Terkait Serapan Anggaran Semester Satu

Dewan Gelar RDP Terkait Serapan Anggaran Semester Satu

Senin, 27 Jul 2026 16:50 WIB

Senin, 27 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Komisi III DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun A…

Nama Mantan Bupati Ponorogo Dan Eks DPR-RI Tersebut Dalam Sidang Korupsi BSPS Sumenep

Nama Mantan Bupati Ponorogo Dan Eks DPR-RI Tersebut Dalam Sidang Korupsi BSPS Sumenep

Senin, 27 Jul 2026 15:50 WIB

Senin, 27 Jul 2026 15:50 WIB

SURABAYA, Surabaya Pagi-Nama politikus yang juga mantan Bupati Ponorogo periode 2015-2019 Ipong Muchlison, terseret dalam persidangan kasus dugaan korupsi…

Produksi Hingga 8.000 Lumpia per Hari, Kampung Lumpia Surabaya Diminta Bebas Pajak Berat

Produksi Hingga 8.000 Lumpia per Hari, Kampung Lumpia Surabaya Diminta Bebas Pajak Berat

Senin, 27 Jul 2026 15:49 WIB

Senin, 27 Jul 2026 15:49 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi Kampung Lumpia Ngaglik, Surabaya, yang belakangan viral di m…