SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mendesak Pemkot membenahi perencanaan anggaran agar kondisi serupa tidak kembali terulang.
Hal ini mencuat saat rapat Paripurna Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun,Jumat (17/7/2026).
Menurut Armaya, DPRD akan mendorong lahirnya langkah-langkah strategis bersama Pemerintah Kota Madiun untuk menekan besaran SILPA. Meski mengakui perubahan kebijakan pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab, ia menilai perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap harus diperkuat.
"Silpa ini nanti akan kita ambil langkah-langkah strategis agar di kemudian hari tidak terjadi seperti sekarang. Memang ada kebijakan dari pusat yang harus kita ikuti," ujar Armaya.
Ia mengatakan pemanfaatan SILPA akan dibahas dalam APBD Perubahan 2026 melalui pembahasan KUA-PPAS dan RKA. DPRD, kata dia, belum menetapkan program prioritas yang akan dibiayai dari sisa anggaran tersebut.
Tak hanya soal SILPA, DPRD juga meminta Pemerintah Kota Madiun segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah opini laporan keuangan daerah turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara transparan, akuntabel, dan profesional agar Kota Madiun bisa kembali memperoleh opini WTP," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menilai besarnya SILPA dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sisa pelaksanaan proyek, penyesuaian kegiatan, hingga perubahan regulasi dari pemerintah pusat.
"Silpa itu banyak indikator yang mempengaruhi. Bukan menjadi tolok ukur kinerja karena banyak faktor, termasuk perubahan aturan dari pusat," kata Bagus.mdn
Editor : Redaksi
