SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian penting dalam penanganan para penyintas kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Alasannya, keselamatan fisik saja belum cukup apabila para korban masih harus menghadapi trauma psikologis akibat peristiwa yang mereka alami.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Indriani Yulia Mariska dari dapil Madura, mengatakan pengalaman menghadapi kobaran api di tengah laut, melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, hingga kehilangan anggota keluarga dapat meninggalkan luka batin yang tidak mudah dipulihkan.
"Bayangkan seseorang yang harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, menyaksikan kobaran api, bahkan kehilangan anggota keluarganya dalam hitungan menit. Pengalaman seperti itu tidak mudah dilupakan. Karena itu negara wajib memastikan mereka tidak berjuang sendirian menghadapi luka batin tersebut," ujar Indriani, Selasa (4/8/2026).
Politisi PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan Madura itu menegaskan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah kabupaten/kota harus hadir memberikan pendampingan psikologis secara menyeluruh kepada para korban.
"Korban berasal dari berbagai daerah. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya masing-masing. Jangan sampai mereka selamat secara fisik, tetapi harus hidup dengan trauma yang berkepanjangan," tegasnya.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim ini, pendampingan psikologis perlu dilakukan sejak dini agar para korban dapat kembali menjalani aktivitas secara normal tanpa terus dibayangi rasa takut. Ia mengingatkan, pengalaman traumatis seperti kebakaran kapal dapat memicu gangguan kesehatan mental, mulai dari Acute Stress Disorder (ASD), Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), kecemasan, hingga depresi apabila tidak ditangani secara tepat.
Karena itu, Fraksi PDIP DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menghadirkan layanan Psychological First Aid (PFA) di seluruh posko pengungsian dan rumah sakit rujukan. Selain itu, pemerintah juga diminta membentuk Tim Trauma Healing Terpadu yang melibatkan psikolog, psikiater, pekerja sosial, serta relawan untuk memberikan pendampingan secara berkelanjutan.
Indriani menambahkan, layanan trauma healing tidak boleh berhenti hanya beberapa hari setelah musibah. Pendampingan harus dilakukan secara berkala, terutama bagi anak-anak, keluarga korban, awak kapal, personel SAR, tenaga kesehatan, dan relawan yang turut mengalami tekanan emosional selama proses penyelamatan.
"Keberhasilan penanganan bencana bukan hanya diukur dari berapa banyak korban yang berhasil diselamatkan, tetapi juga dari seberapa besar negara mampu mengembalikan semangat hidup mereka. Negara harus memastikan para penyintas tidak berjalan sendirian menghadapi luka batin yang mereka alami," ujarnya.
Fraksi PDIP juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan layanan kesehatan jiwa melalui jaringan puskesmas, rumah sakit, psikolog klinis, dan tenaga kesehatan lainnya. Asesmen psikologis, konseling, hingga sistem rujukan diharapkan berjalan terpadu agar seluruh korban memperoleh layanan sesuai kebutuhannya.
"Bagi Fraksi PDIP, pemulihan pascabencana baru dapat dikatakan berhasil ketika para korban tidak hanya selamat dari maut, tetapi juga mampu bangkit dari trauma, kembali tersenyum, dan melanjutkan hidup dengan harapan baru," pungkas Indriani.
Berdasarkan pembaruan data Tim SAR Gabungan, jumlah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang berhasil dievakuasi mencapai 238 orang. Dari jumlah tersebut, 233 orang dinyatakan selamat dan lima orang meninggal dunia. Sebanyak 62 penumpang masih berada di KN Masalembo dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sementara proses verifikasi identitas korban terus dilakukan. rko
Editor : Redaksi
