SURABAYAPAGI.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya sedang merampungkan penyusunan RUU Perampasan Aset. Ia memastikan rancangan undang-undang tersebut ditargetkan untuk disahkan pada akhir tahun ini.
“Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat Rapat Paripurna DPR RI pada bulan Desember 2026,” kata Habiburokhman, Selasa (25/8/2026).
Habiburokhman memperhitungkan waktu efektif masa sidang DPR RI. Ia mengatakan, setelah dipotong masa reses, DPR RI hanya memiliki waktu sekitar delapan minggu untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
“Dalam waktu delapan minggu masa sidang tersebut, Komisi III akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna pada bulan Desember 2026,” jelajahnya.
DPR Terus Godok
DPR menegaskan tidak ada penolakan terhadap RUU ini dan terus menggodok substansinya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta praktisi hukum.
Pembahasan berfokus pada kehati-hatian perumusan pasal agar RUU ini efektif memberantas korupsi melalui pendekatan non-conviction based asset forfeiture (NCB), namun tetap membatasi potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh aparat penegak hukum.
Penyerapan Aspirasi
Untuk penyerapan aspirasi, Komisi III tercatat sudah menggelar 35 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah. Selain itu, mereka telah menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.
“Karena waktu yang tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jika masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, hal tersebut bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis,” tuturnya.
Bagi Habiburokhman, proses penyerapan aspirasi sudah mendekati maksimal karena berbagai pendapat dari masyarakat telah terpetakan dengan baik. Ia menambahkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Aturan tersebut dinilai dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang jika disusun secara cermat. erc/ptr
Editor : Redaksi
