SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menginisiasi agar Program Kredit Sejahtera (Prokesra) mendapat dukungan dalam Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur 2026. Salah satunya melalui tambahan anggaran subsidi bunga sebesar Rp19 miliar di Bank UMKM Jatim yang diarahkan untuk menjangkau nasabah UMKM baru.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika, mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap keberlanjutan Prokesra karena program tersebut dinilai memberikan manfaat konkret bagi pelaku usaha mikro. Khususnya UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan dengan biaya terjangkau dan bunga murah sebesar 3 persen per tahun.
"Fraksi Partai Golkar memastikan Prokesra sudah diakomodir dalam P-APBD Jatim 2026. Kami cukup concern karena ini salah satu program andalan Gubernur yang manfaatnya dirasakan secara konkret oleh pengusaha mikro," kata Pranaya Yudha usai Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD Jatim tahun 2026, Kamis 3/9/2026.
Dijelaskan Politisi muda dari Dapil Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi ini, nantinya tambahan subsidi bunga Rp19 miliar harus benar-benar digunakan untuk memperluas penerima manfaat. Fraksi Golkar mengingatkan eksekutif dan Bank UMKM Jatim agar tambahan anggaran tersebut tidak hanya dinikmati nasabah lama, tetapi difokuskan untuk nasabah baru Program Prokesra.
"Penambahan subsidi bunga di Bank UMKM harus betul-betul dipergunakan untuk nasabah baru Prokesra. Dengan begitu, semakin banyak pelaku usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya," tegas anggota Komisi C ini.
Dorongan terhadap Prokesra, lanjut Yudha, juga berjalan beriringan dengan pembahasan skema pembiayaan untuk tahun anggaran 2027. "Hal ini terus kami dorong, sambil mematangkan skema pembiayaan pinjaman nonpermanen yang saat ini sedang dibahas untuk 2027," jelasnya.
Fraksi Golkar juga meminta tambahan anggaran dalam P-APBD 2026 difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Prioritasnya antara lain pengurangan kemiskinan, mempersempit kesenjangan, penguatan UMKM serta pemerataan akses infrastruktur, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa hingga akhir tahun.
Selain UMKM, Fraksi Golkar mendorong penajaman program ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Alokasi anggaran diminta lebih mempertimbangkan daerah dengan tingkat kemiskinan jauh di atas rata-rata sehingga P-APBD dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di Jawa Timur.
"Prinsipnya, tambahan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Termasuk pemenuhan belanja wajib bagi hak tenaga profesi dan tenaga pendidik yang dapat bersumber dari efisiensi belanja pegawai maupun sumber lain yang sah," pungkas Yudha. rko
Editor : Redaksi
