SURABAYAPAGI.COM-SURABAYA — Wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri mulai SD hingga perguruan tinggi mendapat respons DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo mengusulkan skema jika pendidikan negeri benar-benar gratis, pembiayaan penyelenggaraannya dapat dipusatkan agar tidak lagi terbagi antara pemerintah pusat dan daerah.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur itu menilai gagasan pendidikan gratis merupakan langkah besar untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan hingga perguruan tinggi. Namun, pemerintah perlu terlebih dahulu menghitung kebutuhan anggarannya secara menyeluruh dan memastikan sumber pembiayaannya berkelanjutan.
“Pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK bahkan sampai perguruan tinggi negeri sangat luar biasa. Itu memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi,” kata Rasiyo saat dikonfirmasi, Minggu (20/9/2026).
Menurut Rasiyo, persoalan mendasar bukan hanya menghapus biaya yang dibebankan kepada peserta didik. Pemerintah juga harus menghitung kebutuhan biaya operasional sekolah, perguruan tinggi, tenaga pendidik dan kependidikan hingga berbagai kebutuhan untuk mempertahankan kualitas layanan pendidikan.
“Harus dihitung betul-betul jumlah anggaran yang diperlukan untuk menggratiskan biaya pendidikan tersebut,” tegasnya.
Rasiyo kemudian mewacanakan perubahan skema pembiayaan apabila pemerintah benar-benar ingin menerapkan pendidikan negeri gratis secara menyeluruh. Menurut dia, pembiayaan pendidikan sebaiknya tidak lagi terfragmentasi mengikuti pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan.
“Kalau sistemnya harus digratiskan, jangan ada pemilahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pendidikan semuanya ditangani oleh pusat,” ujarnya.
Skema tersebut, menurut Rasiyo, juga perlu mencakup pembiayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. “Termasuk gaji guru dan karyawannya ditangani oleh pemerintah pusat,” katanya.
Saat ini pembagian urusan pendidikan memang melibatkan beberapa tingkat pemerintahan. Karena itu, usulan Rasiyo merupakan wacana perubahan skema pembiayaan, bukan kebijakan yang sudah diputuskan. Implementasinya akan memerlukan penyesuaian terhadap kerangka kewenangan dan fiskal yang berlaku.
Pernyataan Rasiyo merespons pidato Presiden Prabowo pada puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026). Prabowo menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri dari SD sampai universitas. Pernyataan tersebut juga dimuat secara resmi oleh Sekretariat Negara.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo. Presiden juga menyebut pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu sumber yang dapat mendukung pembiayaan gagasan tersebut.
Perkembangan terbaru, pemerintah pusat mulai mengkaji aspek pembiayaannya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kementeriannya sedang menghitung kebutuhan anggaran dan skema pembiayaan untuk perguruan tinggi negeri menyusul pernyataan Presiden tersebut.
Bagi Rasiyo, pembahasan di tingkat pusat nantinya perlu memberikan kepastian mengenai siapa yang menanggung seluruh komponen biaya pendidikan. “Dengan desain pembiayaan yang jelas, menurutnya, pendidikan gratis dapat diperluas tanpa menimbulkan beban fiskal baru yang tidak terukur bagi pemerintah daerah,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. rko
Editor : Riko Abdiono
