SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat langkah mitigasi menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul masih tingginya dampak musim kemarau di berbagai daerah.
Deni mengatakan, data bencana sepanjang musim kemarau 2026 harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hingga awal Oktober, tercatat sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan. Pada saat bersamaan, sejak Juni hingga awal Oktober terjadi sedikitnya 150 kejadian karhutla di 25 kabupaten/kota dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan,” kata Deni, Senin (19/10/2026).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut mengapresiasi langkah Pemprov melakukan dropping air, water bombing hingga operasi modifikasi cuaca. Namun menurutnya, respons kedaruratan harus diikuti langkah pencegahan yang lebih terukur.
Apalagi, Pemprov Jawa Timur sebenarnya telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026. Dengan demikian, pemerintah seharusnya memiliki waktu cukup untuk memetakan daerah berisiko tinggi sekaligus menyiapkan intervensi sebelum kondisi memburuk.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang sudah memiliki cadangan air, berapa titik rawan karhutla yang memiliki sekat bakar, bagaimana kesiapan personel dan peralatannya, sampai berapa cepat respons ketika muncul titik api,” tegas Deni.
Minta Gubernur Buat Peta Risiko Terpadu
Deni mendesak Gubernur mengonsolidasikan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU SDA, Dinas Pertanian, BMKG serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peta risiko kekeringan dan karhutla yang terpadu dan terus diperbarui.
Menurutnya, peta tersebut harus sampai pada tingkat desa dan menjadi dasar menentukan prioritas anggaran serta distribusi peralatan.
Untuk daerah yang berulang kali mengalami kekeringan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan sumur dalam, embung, reservoir, jaringan perpipaan dan perlindungan sumber mata air.
Sementara di kawasan rawan karhutla, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sekat bakar, sumber air, peralatan pemadaman, personel terlatih, sistem deteksi titik api dan jalur akses menuju kawasan rawan.
“Kalau desa yang kekeringan tahun ini ternyata desa yang sama dengan tahun lalu, berarti kita harus bertanya: apa yang sudah diperbaiki selama satu tahun? Jangan sampai masyarakat setiap kemarau hanya berganti jadwal menunggu mobil tangki,” ujarnya.
Deni menilai pengalaman beberapa bulan terakhir memperlihatkan hubungan erat antara kerusakan kawasan hutan dan ketahanan air masyarakat.
Kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo, Gunung Butak, Gunung Lawu, Gunung Botak hingga Arjuno-Welirang memperlihatkan besarnya risiko ekologis yang sedang dihadapi Jawa Timur.
Terbaru, kebakaran kawasan Arjuno dan sekitarnya bahkan berdampak pada jaringan air yang digunakan masyarakat.
“Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air dan menjaga mata air. Kalau kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun. Karena itu rehabilitasi pascakebakaran harus menjadi bagian dari penanganan,” katanya.
APBD Harus Lebih Banyak Membiayai Pencegahan
Deni juga meminta Pemprov mengevaluasi orientasi belanja penanggulangan bencana dalam APBD Jawa Timur.
Menurutnya, APBD harus memberikan porsi lebih besar pada pencegahan dan pengurangan risiko. Belanja mitigasi harus dipandang sebagai investasi untuk mengurangi biaya sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi.
“Lebih baik anggaran bekerja sebelum bencana datang. Bangun sumber airnya, rawat hutannya, siapkan peralatannya, latih masyarakatnya. Jangan APBD terus menerus datang ketika persoalannya sudah menjadi keadaan darurat,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut.
Mitigasi kekeringan juga perlu dihubungkan dengan ketahanan pangan. Ketika sumber air berkurang, dampaknya bergerak dari kebutuhan rumah tangga menuju sawah dan produksi pertanian. Karena itu pemetaan lahan rawan kekeringan, pompanisasi, sumur produksi dan pengelolaan irigasi harus disiapkan sebelum tanaman memasuki kondisi kritis.
Deni meminta Gubernur menjadikan berakhirnya musim kemarau nanti sebagai momentum melakukan audit mitigasi kekeringan dan karhutla 2026.
Audit tersebut, menurutnya, perlu menjawab daerah mana yang mengalami kejadian berulang, berapa luas kerusakan, berapa masyarakat terdampak, berapa biaya respons darurat yang dikeluarkan serta infrastruktur permanen apa yang harus dibangun sebelum musim kemarau 2027.
“Jangan masuk musim hujan lalu persoalan kemarau dilupakan. Justru ketika hujan mulai datang, pekerjaan membangun ketahanan air harus dimulai. Embung diperbaiki, sumber air direhabilitasi, daerah tangkapan air dipulihkan dan kawasan bekas kebakaran ditanami kembali,” katanya.
Struktur Partai Ikut Bergerak
Deni mengatakan PDI Perjuangan Jawa Timur telah menggerakkan struktur dan kader di berbagai daerah untuk membantu masyarakat terdampak.
Di Bojonegoro, sekitar 262 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 52 titik. Di Gresik, sekitar 20 ribu liter air didistribusikan kepada masyarakat. Gerakan serupa dilakukan kader di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso hingga Lamongan.
Untuk penanganan karhutla, kader di Batu membantu kebutuhan logistik petugas Gunung Butak, kader di Magetan dikerahkan membantu penanganan kebakaran, sementara menghadapi dampak kebakaran Arjuno, Ringgit dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air.
Namun Deni menegaskan gerakan partai dan masyarakat sipil tidak dapat menjadi pengganti tanggung jawab pemerintah.
“Gotong royong masyarakat dan partai akan terus berjalan. Tetapi pemerintah mempunyai kewenangan, anggaran, data dan perangkat yang jauh lebih besar. Karena itu kami mendorong Ibu Gubernur memimpin langsung konsolidasi mitigasi ini,” katanya.
Deni mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai kader sebagai Pandu Ibu Pertiwi. Menurutnya, pesan tersebut relevan dalam menghadapi krisis air dan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini.
“Menjaga sumber air, hutan dan lingkungan pada akhirnya adalah menjaga kehidupan rakyat. Kalau hari ini kita mengirim tangki karena masyarakat kekurangan air, pekerjaan berikutnya harus memastikan tahun depan mereka tidak mengalami persoalan yang sama,” ujarnya.
“Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja,” pungkas Deni. rko
Editor : Redaksi
