SURABAYAPAGI.COM, Surabaya- Belanja logistik untuk penanganan korban bencana di Jawa Timur mendapat atensi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. Anggota Komisi E ini meminta Pemprov tidak hanya berorientasi pada pengadaan barang, tetapi juga memastikan bantuan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan korban bencana dan menggerakkan ekonomi di masyarakat.
Sorotan tersebut muncul setelah terungkap alokasi anggaran pengadaan sejumlah kebutuhan darurat dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah di BPBD Jatim. Salah satu pos yang mencolok adalah pengadaan mie instan senilai Rp17,24 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran paket sembako Rp3,81 miliar, selimut Rp9,51 miliar, terpal Rp2,75 miliar, kasur lipat Rp2,12 miliar, serta pengadaan 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar. Jika dijumlahkan, enam komponen belanja tersebut mencapai sekitar Rp41,35 miliar.
Besarnya anggaran mie instan itu menjadi perhatian tersendiri. Dengan asumsi harga satu bungkus Rp3.000, nilai Rp17,24 miliar setara dengan sekitar 5,74 juta bungkus mi instan.
Bunda Renny, sapaan akrabnya menilai, belanja logistik kebencanaan harus dikaji secara menyeluruh. Sebab, bantuan untuk masyarakat terdampak bencana bukan sekadar persoalan memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi darurat, melainkan juga memastikan asupan gizi dan kesehatan para pengungsi tetap terjaga.
"Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat terdampak," tegasnya.
Menurutnya, mie instan memang memiliki keunggulan karena praktis, tahan disimpan, dan mudah didistribusikan. Namun, makanan tersebut tidak ideal apabila menjadi tumpuan utama bantuan pangan selama masa pengungsian.
Terlebih, lanjut Bunda Renny, korban bencana terdiri dari berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan asupan nutrisi yang lebih beragam.
Karena itu, bantuan pangan perlu dilengkapi dengan beras, makanan siap santap, telur, ikan, kacang-kacangan, buah, susu sesuai kebutuhan, hingga air minum yang aman.
"Jangan sampai bantuan hanya berorientasi mengenyangkan perut, tetapi mengabaikan kebutuhan gizi masyarakat. Dalam situasi pengungsian, kualitas makanan juga menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap korban bencana," terangnya.
Selain komposisi bantuan, Bunda Renny juga menilai transparansi pengadaan harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, jumlah stok yang tersedia, hingga wilayah dan jadwal distribusi.
Hal itu penting untuk mencegah terjadinya penumpukan persediaan, barang kedaluwarsa, pemborosan anggaran, maupun tumpang tindih bantuan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pengadaan 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar, misalnya, juga perlu disertai penjelasan mengenai harga satuan, standar kualitas, lokasi penempatan, serta mekanisme pemeliharaan agar barang yang dibeli benar-benar memberikan manfaat.
Menurutnya, evaluasi belanja logistik tidak cukup berhenti pada pemeriksaan administrasi pengadaan. Pengawasan harus memastikan seluruh barang yang dibeli benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, belanja logistik kebencanaan juga dinilai bisa menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengadaan bahan pangan dapat melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM lokal sepanjang memenuhi standar kualitas, harga, dan kebutuhan penanganan darurat.
Dengan demikian, anggaran penanganan bencana tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur.
Bunda Renny menegaskan, orientasi utama anggaran kebencanaan harus tetap berpijak pada keselamatan, kesehatan, dan pemulihan masyarakat terdampak.
Mie instan, menurutnya, tetap dapat menjadi bagian dari bantuan darurat. Namun, besarnya anggaran dan jumlah barang yang dibagikan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan bencana.
"Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi," pungkas kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini.
Editor : Riko Abdiono
