SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur periode 2025-2030 Said Abdullah, peduli risiko kebencanaan yang tinggi, baik bencana alam maupun non alam.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM telah merilis Executive Summary terbaru, mengenai potensi banjir bandang dan longsor di Jawa Timur (Jatim) sepanjang Desember 2025.
Dalam rilis itu, disebutkan bahwa 60 persen wilayah Jatim berada dalam kondisi kerentanan sangat tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan longsor, terutama saat memasuki puncak musim hujan Desember 2025.
Peta PVMBG Desember 2025 juga menunjukkan banyak kecamatan di Jatim berada pada kategori menengah hingga tinggi, termasuk zona yang berpotensi mengalami banjir bandang dan aliran bahan rombakan.
Kepala PVMBG mengatakan bahwa kondisi geologi, topografi, serta cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG dapat menjadi kombinasi pemicu bencana serupa seperti yang terjadi di Sumatra beberapa waktu terakhir.
Pertama adalah zona rawan sangat tinggi yaitu di lereng pegunungan dan hulu-hulu daerah aliran sungai seperti di lereng pegunungan Ijen, Raung dan Semeru. Itu di wilayah Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo,” bebernya.
Selain itu, wilayah seperti Lumajang, Malang Selatan, Probolinggo, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Nganjuk Selatan, Jember bagian hulu, dan Blitar Selatan juga disebut memiliki potensi besar mengalami longsor dan banjir bandang.
Priatin menguraikan bahwa meningkatnya potensi bencana dipengaruhi oleh empat faktor utama, terutama pada puncak musim hujan. Faktor pertama, yakni hujan yang sangat lebat yang menyebabkan tanah itu bisa jenuh air, tekanan pori akan naik dan sungai meluap.
“Kemudian yang kedua, faktor yang berikutnya itu adalah lereng vulkanik yang curam dan material rembakan yang terlihat di sebagian wilayah Jawa Timur. Bahkan kami sampaikan 60 persen wilayah Jawa Timur itu rentan terkait dengan gerakan tanah longsor dan bagian bandang,” ucapnya.
Selain faktor geologi, ia menyoroti alih fungsi lahan dan kerusakan daerah aliran sungai juga jadi faktor ketiga yang memperparah risiko. Kondisi ini membuat peringatan BMKG tentang peningkatan curah hujan hingga Januari 2026 menurutnya harus direspons serius, terutama oleh warga yang tinggal di zona merah.
“Itu memang PR betul. Karena di wilayah yang berkembang, di perkotaan ataupun kabupaten yang ekonominya bagus itu, biasanya tata guna lahan itu menjadi PR karena mereka ingin mengembangkan wilayahnya yang sesekali menabrak dari aturan terkait dengan green area,” ucapnya.
Kemudian faktor terakhir, yakni perilaku masyarakat yang sering menganggap kondisi ekstrem sebagai sesuatu yang biasa. Karena itu, Priatin meminta masyarakat lebih peka terhadap tanda awal bencana.
Partai Politik Hadir
Kondisi tersebut menuntut partai politik untuk hadir menjadi kekuatan yang dapat diandalkan masyarakat saat situasi darurat.
Hal itu disampaikan Said usai kembali dipercaya memimpin DPD PDI Perjuangan Jatim. Ia menyebut kerawanan bencana di Jatim harus ditanggapi dengan kesiapan organisasi partai hingga ke tingkat bawah.
"Jawa Timur merupakan provinsi yang tingkat risiko kebencanaannya tinggi, baik kategori natural disaster maupun man made disaster. Sebagai kawasan rawan bencana, partai harus mampu menjadi kekuatan yang bisa diandalkan saat rakyat susah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).
Ia menekankan peran Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di tingkat DPD dan DPC harus diperkuat, terutama dalam kemampuan pencarian dan pertolongan saat terjadi bencana.
"Ukuran kinerja Baguna ke depan adalah kecepatan SAR dan kehandalan tanggap bencana," sambungnya.
Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana sejak tahap perencanaan pembangunan. Ia meminta kader PDIP yang duduk di DPRD maupun kepala daerah untuk memprioritaskan konsep pengurangan risiko bencana dalam kebijakan daerah.
"Seluruh jajaran DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan harus merancang pembangunan yang bertumpu pada konsep Disaster Reduction Risk (DRR)," tegasnya. n rko/sb1/rmc
Editor : Moch Ilham
