SURABAYAPAGI.com, Ponorogo – Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita berencana memperbesar keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Dia ingin komposisi perempuan yang menduduki jabatan eselon II dan III lebih seimbang dengan laki-laki.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan birokrasi daerah. Lisdyarita menilai, perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk menempati posisi strategis dan menjadi pemimpin di pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Lisdyarita seusai mengikuti verifikasi lapangan (verlap) evaluasi PUG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) secara daring, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bantarangin Baperida Ponorogo tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Agus Sugiharto, Kepala Dinsos P3A Toni Sumarno, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat.
Lisdyarita mengatakan, Pemkab Ponorogo telah melewati tahapan evaluasi yang dilakukan kementerian. Salah satu hal yang akan diperkuat ke depan adalah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui penambahan unsur pos bantuan hukum (Posbakum).
“Alhamdulillah semua evaluasi kita sudah lewati. Tinggal nanti tambahannya kita masalah posbakum, jadi unsur yang berbau tentang hukum. Jadi supaya perempuan dan anak di Ponorogo semua terlindungi,” kata Lisdyarita.
Namun, perhatian Pemkab Ponorogo tidak hanya tertuju pada aspek perlindungan. Lisdyarita juga menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural, terutama pada level eselon II dan III.
“Termasuk nanti untuk teman-teman yang eselon 2, eselon 3 itu nyuwun pangapunten para lelaki, kami akan menambahkan di perempuannya,” ujarnya.
Menurut dia, peluang perempuan untuk menjadi calon pemimpin di lingkungan Pemkab Ponorogo perlu diperhitungkan secara setara dengan laki-laki. Dengan begitu, komposisi pejabat perempuan dan laki-laki diharapkan semakin berimbang.
“Iya, jadi calon-calon pemimpin ini juga harus sama hitungannya dengan lelaki. Karena kan hari ini yang perempuan di bawah dibanding lelaki. Kalau ke depannya harus seimbang,” katanya.
Pengarusutamaan Gender merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Di Ponorogo, kebijakan tersebut telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.
Melalui penguatan kebijakan tersebut, Pemkab Ponorogo diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk menduduki jabatan kepemimpinan di birokrasi daerah. Roh
Editor : Redaksi
