SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pengembangan kawasan industri semestinya membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, ketika pembangunan justru membuat saluran air menuju tambak warga terhenti, persoalan itu patut mendapat perhatian serius.
Kondisi inilah yang kini dirasakan sejumlah petambak kawasan Mengare, Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Mereka memprotes dugaan penutupan saluran pengairan yang selama ini menjadi akses utama air menuju tambak masyarakat.
Ahad (1/11/2026), sejumlah warga bahkan mendatangi kawasan pengembangan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) dengan membawa spanduk berisi aspirasi.
Mereka meminta agar aliran air yang diduga terhenti akibat aktivitas pengurukan segera dipulihkan.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan perkara sepele. Saluran air itu menjadi urat nadi tambak yang masih aktif dan sebagian masih menjadi milik masyarakat.
Warga menduga aktivitas pengurukan di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE berdampak pada terputusnya aliran air menuju tambak. Akibatnya, tambak yang selama ini menjadi sumber penghasilan warga terancam terganggu.
Dalam video yang diterima awak media, terlihat sejumlah warga mendatangi lokasi saluran yang diduga telah tertutup material urukan. Mereka menunjukkan kondisi saluran sekaligus dampak yang dirasakan di tambak milik masyarakat.
Salah seorang warga, Abdul Malik, menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan pengurukan terhadap lahan yang memang sudah dibebaskan atau telah dijual kepada pengelola kawasan industri.
Namun, persoalannya berbeda ketika aktivitas tersebut berdampak pada lahan tambak yang belum dibebaskan dan masih menjadi sumber penghidupan warga.
“Saya sebenarnya tidak masalah jika tambaknya sudah terjual itu, diuruk. Tapi ini kan belum terjual. Dalam kontrakan saya,” ujar Malik, Ahad (1/11).
Malik bahkan menunjukkan kondisi tambaknya yang menurutnya terdampak setelah aliran air diduga terhenti. Sejumlah ikan ditemukan mati. Kerugian yang dialaminya ditaksir mencapai sekitar Rp150 juta.
Angka tersebut tentu bukan kerugian kecil bagi seorang petambak.
Di tengah masifnya pembangunan kawasan industri, masyarakat kecil masih menggantungkan hidup dari tambak yang mereka kelola. Karena itu, ketika akses dasar untuk mengairi tambak terganggu, yang dipertaruhkan bukan sekadar aliran air, melainkan pendapatan dan keberlangsungan hidup keluarga petambak.
Jangan sampai pembangunan kawasan industri membuat wong cilik kehilangan ruang untuk bertahan hidup.
Warga pun mempertanyakan bagaimana aktivitas pengembangan kawasan dapat berlangsung sementara masih terdapat tambak masyarakat yang belum dibebaskan dan masih aktif berproduksi.
Mereka meminta pengelola JIIPE memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi saluran tersebut. Jika memang terdapat persoalan teknis akibat aktivitas pengurukan, warga berharap segera ada solusi konkret, bukan sekadar komunikasi.
Sebab, semakin lama aliran air terhenti, semakin besar pula potensi kerugian yang harus ditanggung masyarakat.
Sementara itu, pihak JIIPE melalui Yudi Darjanto, Community Development (Comdev) Manager PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), menyatakan memahami kekhawatiran masyarakat.
Menurutnya, keberlangsungan aktivitas ekonomi dan mata pencaharian warga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
“Terkait kondisi yang disampaikan, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menelaah kondisi di lapangan, termasuk aspek teknis yang relevan dengan hal ini,” ujar Yudi saat ditemui awak media, Senin (2/11).
Yudi mengatakan, JIIPE berkomitmen menjalankan pengembangan kawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar.
Pihak JIIPE juga menyatakan terbuka terhadap komunikasi konstruktif dengan masyarakat untuk mencari pemahaman bersama sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat berdasarkan hasil penelaahan.
Namun, pernyataan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Yang dibutuhkan warga bukan hanya penjelasan, tetapi kepastian bahwa air kembali mengalir ke tambak mereka.
Persoalan ini juga perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari kondisi teknis saluran, aktivitas pengurukan, status lahan yang terdampak, hingga dampaknya terhadap tambak warga.
Jika benar terdapat tambak masyarakat yang belum dibebaskan tetapi aktivitas pengembangan kawasan telah memutus akses pengairannya, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sekadar gangguan teknis.
Di sinilah pentingnya keberpihakan dalam pembangunan. Kawasan industri boleh tumbuh. Investasi boleh masuk. Infrastruktur boleh dibangun. Tetapi jangan sampai pertumbuhan itu dibayar dengan matinya tambak dan hilangnya penghasilan masyarakat kecil yang sudah lebih dulu menggantungkan hidup di sana.
Pemerintah daerah dan instansi terkait juga patut turun tangan memastikan persoalan ini terang. Bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan pembangunan berjalan adil dan tidak meninggalkan masyarakat yang terdampak.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa luas kawasan industri yang berhasil diuruk, tetapi juga apakah masyarakat di sekitarnya masih mampu mempertahankan kehidupan dan penghidupannya. did
Editor : Redaksi
