SURABAYAPAGI.COM, Kediri - DPRD Kota Kediri melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait polemik masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Kediri, Kamis (5/11/2026). Mereka ingin memastikan dasar hukum kepastian jabatan Pj Sekda yang dianggap sudah berakhir. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan pembahasan Rancangan APBD Kota Kediri Tahun 2027.
Konsultasi ini diikuti seluruh anggota dewan, termasuk pimpinan DPRD Kota Kediri. Sebelumnya, dewan memutuskan menunda pembahasan RAPBD Kota Kediri Tahun 2027 lantaran menilai status Pj Sekda sudah cacat hukum karena sudah melehihi dua periode. Kondisi tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 5, Perpres No. 3/2018.
“Terkait alasan kami menunda pembahasan berdasarkan Perpres 3/2018 itu, menurut Kemendagri memang sudah benar,” ujar anggota DPRD Kota Kediri Ashari.
Ashari menilai penetapan status Pj Sekda untuk ketiga kalinya tersebut menyalahi aturan. Karenanya, dia mendorong agar pimpinan dewan memanggil eksekutif dalam rapat paripurna. Yakni untuk menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Kemendagri tersebut.
“Dengan waktu yang tidak banyak ini (pemkot) agar segera menindaklanjuti. Kalau tidak, khawatir kami agenda pembahasan jadi tertunda, dan APBD tidak ada kesepakatan. Masyarakat juga yang dirugikan,” tandas politisi yang juga anggota badan anggaran.
Berdasar perpres, lanjut Ashari, jabatan pj sekda ditetapkan maksimal tiga bulan. Dengan kesempatan perpanjangan satu kali untuk tiga bulan berikutnya.
Jika merujuk pada aturan itu, masa jabatan Pj Sekda sudah habis pada 9 Oktober lalu. Sehingga, pemkot menurut Ashari harus segera menunjuk sekda definitif atau memilih menyerahkan keputusan itu kepada gubernur.
“Yang penting perangkat pembahasan itu nanti legal. Artinya, tim anggaran pemerintah daerah ini dipimpin oleh seseorang yang punya legalitas,” jelasnya.
Terpisah, Pemerintah Kota Kediri membantah adanya kebijakan yang menyalahi aturan dari status hukum Pj Sekda saat ini. Status Pj sekda itu ditegaskan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800/6241/204.4/2026 tanggal 7 September 2026. Yakni, terkait Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri.
“Dasar saya melaksanakan tugas adalah SK walikota. Dan wali kota menerbitkan SK itu karena sudah ada surat persetujuan gubernur,” ujar Pj Sekda Kota Kediri Endang Kartika Sari.
Artinya, melalui SK tersebut, Gubernur Jawa Timur telah menyetujui masa tugas Pj Sekda diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya. Terhitung mulai 9 Oktober 2026 hingga 9 Januari 2027.
Ditanya terkait DPRD yang masih sangsi dengan status hukum tersebut, Endang belum berkomentar banyak. “Kembali ke sini saja (SK Gubernur tanggal 7 September perihal persetujuan perpanjangan Pj Sekda),” tandasnya. rdk
Editor : Redaksi
