SURABAYAPAGI.com, Malang - Terkait rencana usulan kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW di Kota Malang, menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang kini masih mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Sebab, masih terdapat sejumlah keterbatasan anggaran, terutama setelah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Merespon usulan itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa Pemkot Malang akan terlebih dahulu melakukan penghitungan terhadap kemampuan fiskal daerah. Dari usulan itu, insentif Ketua RT yang saat ini sebesar Rp 500 ribu perbulan, dinaikkan menjadi Rp 750 ribu. Sementara itu, untuk insentif Ketua RW yang semula Rp 600 ribu diusulkan menjadi Rp 1 juta perbulan.
“Nanti akan kami hitung. Karena kami belum bisa melihat sejauh mana kemampuan APBD. Kalau masih ada space, akan kami sampaikan ke DPRD kira-kira insentif Ketua RT/RW seperti apa,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (10/11/2026).
Bahkan, terkait usulan pemanfaatan sebagian anggaran program RT Berkelas yang dialokasikan sebesar Rp 50 juta untuk masing-masing RT, dirinya mengaku hal tersebut juga memungkinkan untuk dibahas lebih lanjut. “Itu juga akan kami bahas nanti. Apakah bisa dari RT Berkelas dimanfaatkan, misalnya dari Rp 50 juta itu, Rp 10 juta untuk kesejahteraan, termasuk insentif,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa usulan kenaikan sejumlah insentif memang menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan APBD 2027. Namun, penentuan prioritas tetap harus melihat kesiapan anggaran daerah. Di sisi lain, pelaksanaan program RT Berkelas yang selama ini mengalokasikan anggaran Rp 50 juta untuk masing-masing RT. Program tersebut, perlu dievaluasi dan dipetakan lebih terperinci agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Lebih lanjut, Mia berharap, evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pemkot Malang, termasuk dalam menyusun pemetaan kebutuhan program RT Berkelas pada tahun-tahun berikutnya. Dengan begitu, pelaksanaannya dapat lebih terarah dan sesuai kebutuhan masing-masing lingkungan. “Jangan sampai pelaksanaan berikutnya masih ada hal-hal yang mempersulit masyarakat dan akhirnya tidak tepat sasaran,” imbuh Mia. ml-01/dsy
Editor : Redaksi
