SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur tersebut.
NAMUN, di pertemuan itu, Prabowo juga memberikan saran-saran kepada Gibran sehingga membuat eks Wali Kota Solo itu kembali meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.
Menurutnya, alasan Gibran berniat mundur karena merespons dinamika soal polemik yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK dan MA,” ungkap dia.
Respons Prabowo Dalam pertemuan itu, Prasetyo juga mengungkap respons Presiden Prabowo tidak menolak niatan Gibran untuk mundur dari kursi Wapres RI
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sudah ada hampir 50 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangannya dalam surat usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Iya (48 tanda tangan), hampir 50,” ujar Mardani, Selasa (10/11/2026).
“Tidak benar bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap pernyataan tersebut,” kata Prasetyo.
Prabowo juga disebut memberikan saran-saran ke Gibran sehingga membuat Gibran kembali meminta untuk diberikan kesempatan untuk membuktikan polemik ijazah yang tengah berjalan di pengadilan.
“Dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” tegas dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, niatan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya harus diproses sesuai konstitusi. Hermawi menekankan drama ini harus segera disudahi, agar bangsa bisa kembali pulih.
“Niat mundur sebagai Wapres harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi. Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin, agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” ujar Hermawi, Selasa (10/11/2026).
Hermawi mengatakan, rakyat harus tetap menjadi fokus pelayanan pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan mereka.
“Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk urusan-urusan yang memperlambat pelayanan publik. Tegasnya niat mengudurkan diri harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi agar tuntas,” imbuhnya. jk,rc
Editor : Redaksi
