SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembiayaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat sejumlah mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo, Jawa Timur, kelimpungan. Pasalnya, anggaran operasional yang kini dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan dapur, terutama untuk membayar relawan.
Keluhan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Jatim DPC Ponorogo di rumah ketuanya, Sugeng Hariyono, Kecamatan Mlarak, Senin (9/11/2026) malam. Para mitra mengaku kesulitan menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan skema pembiayaan terbaru BGN.
Sugeng menjelaskan, sebelumnya biaya sewa dapur menggunakan skema tetap Rp 6 juta per hari. Namun, ketentuan itu diubah menjadi Rp 2.000 dikalikan jumlah penerima manfaat. Perubahan berikutnya juga menyangkut biaya operasional yang dihitung Rp 3.000 per ompreng atau porsi makanan yang diproduksi.
Dampaknya, dapur dengan penerima manfaat sedikit harus mengatur anggaran untuk membayar relawan sekaligus memenuhi kebutuhan listrik, gas, dan operasional lainnya. Padahal, sejak awal setiap dapur telah merekrut 47 relawan sesuai petunjuk teknis yang berlaku saat itu.
“Relawan tidak mau dikurangi. Akhirnya berapa pun uang dari operasional itu yang didapat dibagi sejumlah 47 relawan,” kata Sugeng.
Akibatnya, sebagian relawan hanya menerima upah Rp 50.000 hingga Rp 60.000 sehari. Bahkan, Sugeng mengaku mengalokasikan sekitar Rp 10 juta dari pendapatan sewa dapur setiap periode untuk membantu menambah upah pekerja. Namun, tambahan tersebut belum mampu menutup kebutuhan seluruh relawan.
Saat ini, HMD Gemas Ponorogo menaungi sekitar 35 dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat bervariasi, mulai dari 500 hingga 2.500 orang. Sugeng sendiri mengaku jumlah penerima manfaat di dapurnya turun dari sekitar 3.500–3.600 orang menjadi 2.500 orang.
Persoalan serupa dialami mitra lainnya. Salah satu anggota HMD Gemas Momon mengungkapkan, dapurnya yang melayani 1.600 penerima manfaat tetap harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk menjaga kualitas pelayanan dan kebersihan makanan.
Pencucian ompreng, misalnya, membutuhkan tahapan sanitasi menggunakan air sabun, air bersih, air panas hingga oven. Menurut dia, pengurangan relawan berpotensi menyulitkan pelaksanaan standar kebersihan tersebut.
“Kondisi di lapangan kita sangat kesulitan. Kalau kita mau memecat karyawan juga tidak memungkinkan,” ujarnya.
Para mitra berharap BGN mengevaluasi kembali kebijakan pembiayaan tersebut. Mereka khawatir perubahan aturan yang diterapkan setelah dapur berjalan justru menjadikan relawan sebagai pihak yang paling terdampak.
“Harapan kita ada kaji ulang. Intinya relawan ini jangan dijadikan korban. Bisa dikatakan relawan kemarin hanya menjadi kelinci percobaan,” tegasnya. roh
Editor : Redaksi
