SURABAYAPAGI.com, Blitar - Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan piagam penghargaan dari Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blitar Romulus Haholongan pada Rabu 11 Nopember 2026.
Ali mengatakan, pengelolaan dan pemanfaatan aset perusahaan sebagai bagian dari kekayaan negara membutuhkan tata kelola yang tertib serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Untuk di ketahui dalam pelaksanaannya, penyewaan aset itu tidak terlepas dari berbagai persoalan, terutama menyangkut administrasi dan pemenuhan kewajiban para penyewa.
Karena itu, KAI Daop 7 Madiun menggandeng Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar untuk memberikan pendampingan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Ali, dukungan Kejari Blitar memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan bagi perusahaan untuk menata pemanfaatan aset secara lebih optimal.
"Keberhasilan pendampingan hukum ini bukan sekadar pencapaian bagi PT KAI, melainkan langkah penting untuk menata aset, mengoptimalkan pendapatan perusahaan, serta mengembangkan kawasan stasiun demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna kereta api," ujarnya pada wartawan.
Dia menambahkan, peran Jaksa Pengacara Negara juga memberikan perlindungan dan asistensi hukum dalam memastikan hak-hak keperdataan perusahaan tetap terlindungi.
Penyerahan penghargaan tersebut sekaligus menjadi bentuk terima kasih KAI atas komitmen Kejari Blitar dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum. Ali berharap, kolaborasi kedua institusi semakin kuat sehingga kemitraan strategis yang telah terjalin dapat terus berlanjut.
Selain penyerahan penghargaan, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sosialisasi hukum kepada para penyewa aset KAI. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban administrasi, ketentuan persewaan, serta pentingnya kepatuhan dalam pemanfaatan aset perusahaan.
Melalui kolaborasi tersebut, KAI Daop 7 Madiun menegaskan komitmennya membangun tata kelola aset BUMN yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Optimalisasi aset juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan transportasi serta perekonomian masyarakat. Les
Editor : Redaksi
