SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Khofifah Indar Parawansa yang saat ini masih menjabat Menteri Sosial, meminta masyarakat bersabar menunggu keputusannya untuk mengikuti Pilgub Jatim 2018. Ketum PP Muslimat NU menyatakan tidak akan berani mencalonkan gubernur Jatim bila tanpa seizin Presiden Jokowi.
Penegasan Khofifah ini disampaikan disela-sela memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya dari Surabaya, Kamis (21/9/2017). "Sek talah rek, rek, sabar (tunggu dulu, sabar). Aku tak fokus dulu ke bantuan kemanusiaan," kelit Khofifah. "Sabar. Nanti ada saatnya pasti saya kasih tahu, Insya Allah," imbuh dia.
Saat berkunjung ke Ponpes Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Khofifah juga mengungkapkan hal sama. "Andai saya mau maju harus seizin beliau (presiden)," ujar Khofifah.
Khofifah beralasan bahwa dirinya adalah saat ini seorang pembantu presiden (Menteri) dan masih ingin mengemban tugas yang diberikan memegang pucuk komando Kementerian Sosial. Sampai hari ini, Khofifah mengaku belum meminta izin presiden untuk maju Pilgub Jawa Timur 2018.
"Izin, saya belum. Tidak boleh kita tinggal glanggang, colong playu (lari dari tanggung jawab). Kalau misalnya, pada saatnya. Oh ya, Bismillah Insyaallah semua lini, frekuensinya sudah sama, modulasinya sama, saya akan matur (izin)," jelasnya.
Ia mengaku jika sekarang tetap membangun intensitas dan memaksimalkan kinerja Kementerian Sosial yang diamanatkan kepadanya. "Sampai kemungkinan saat tepat, jikalau pada akhirnya mau maju. Bismillah," tandasnya.
Meski begitu, dukungan parpol ke Khofifah tetap mengalir. Partai NasDem, misalnya, telah menentukan pilihannya di Pilgub Jatim 2018 dengan mendukung Khofifah. "Kita semakin yakin mendukung Khofifah untuk maju," kata Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate.
Menurut dia, Khofifah juga diusung Partai Golkar, PPP, dan Hanura. Sementara itu, PKB dan PDIP cenderung mengusung Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. "Tidak apa-apa, partai sahabat lain mendukung Saifullah. Biasa itu," ujarnya.
Terkait dengan calon wakil gubernur untuk mendampingi Khofifah, Johnny mengatakan masih harus dibicarakan dengan Khofifah dan partai lain. "Nanti. Satu-satu," ujarnya.
Bupati Banyuwangi Azwar Anas belakangan kerap di Surabaya. Bahkan, pada pengajian dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah kemarin, pria yang disebut-sebut paling dekat dengan rekom Cawagub dari PDI Perjuangan tersebut juga terlihat. Para pengamat politik menilai, seringnya mantan anggota DPR RI tersebut di Surabaya sebagai proses negosiasi agar rekom Cawagub PDIP benar-benar turun di genggamannya.
Namun Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari mengatakan bahwa tidak ada agenda resmi antara DPD PDI Perjuangan dengan Azwar Anas. “Tidak ada,” jawab Untari melalui pesan singkat.
Nama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi salah satu tokoh yang diunggulkan sebagai Bacawagub untuk mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Hasil survei Pilkada Jatim 2018 yang dilakukan Surabaya Survey Center (SSC) selama Juni 2017, misalnya, nama Anas mencatat tertinggi ketimbang nama-nama tokoh lainnya yang diajukan sebagai bacawagub Jatim 2018, seperti Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi dan Menpora Imam Nahrawi.
Pengamat politik asal Universitas Yudharta Edy Marzuki memandang kerapnya kemunculan Azwar Anas di Surabaya dapat dipandang sebagai suatu proses lobi politik. Saat ini, menurut Edy, Anas sangat perlu untuk meyakinkan bahwa dirinya layak untuk dipilih sebagai kandidat Cawagub. “Selain itu, ia juga perlu sowan ke para elite DPD Jawa Timur. Kenapa? Agar tidak menjadi friksi di internal partai,” kata Edy.
Bisa jadi, menurut Edy, kedatangan dari salah satu figure muda di Jawa Timur tersebut adalah untuk melakukan lobi politik dengan Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi. “Karena, di PDI Perjuangan Jawa Timur, ada 2 kandidat yang layak maju. Azwar Anas dengan Pak Kusnadi sendiri,” pungkasnya. n ifw/rko
Editor : Redaksi