SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pelayanan publik yang ramah, cepat dan terpusat sudah menjadi era bagi kepemimpinan saat ini. Pelayanan publik tersebut sudah seharusnya didapatkan semua lapisan masyarakat. Untuk itu ASN di didik dalam Diklat PIM bisa mewujudkan hal tersebut termasuk dalam segala bentuk inovasinya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dalam penutupan Diklat PIM III angkatan ke 58 dan 59 mengatakan, era reformasi dan kemajuan teknologi mendorong banyak perubahan, termasuk sektor pelayanan publik. Masyarakat mulai kritis dan menuntut adanya pelayanan publik yang ramah, cepat dan terpusat. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi yang kuat antar instansi di pemerintahan.
Sayangnya, lanjut Gus Ipul sapaan Saifullah Yusuf ego sektoral masih sering muncul di setiap instansi. Bila terus dibiarkan, hal ini akan menghambat pelayanan bagi masyarakat. “Sudah waktunya saat ini kita meningkatkan sinergi dan menghilangkan ego sektoral, masyarakat harus jadi prioritas kita semua sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya di kantor Badiklat Jatim, Jumat, (20/10)
Selain sinergi, lanjutnya, yang harus ditingkatkan adalah inovasi. Para ASN dituntut memiliki inovasi baru terkait dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, ia berharap para peserta sepulang diklat bisa mengembangkan ilmu dengan menciptakan inovasi-inovasi baru di bagiannya masing-masing.
Ia juga menggambarkan bagaimana dulu perusahaan taksi seperti Blue Bird sangat menguasai pasar. Kemudian lahirlah beberapa bisnis taksi online seperti Go-jek, Grab dan Uber yang diminati pasar. “Yang mampu berinovasi dialah yang akan jadi pemenang,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyinggung diklat bagi para perawat. Kata dia, perawat adalah orang yang berhadapan langsung dengan pasien. Selain itu, perawat merupakan profesi yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas kemanusiaan yang menuntut keikhlasan dan pengabdian.
Sementara itu, Kepala Badiklat Jatim, Mudjib Affan, mengatakan diklat kepemimpinan tingkat III diikuti 75 orang yang terdiri dari 59 laki-laki dan 16 perempuan. Selain dari Jatim, Diklat juga diikuti beberapa peserta yang berasal dari provinsi lain seperti NTT dan Papua.
"Diklat ini bertujuan tujuan pelaksanaan diklat ini untuk meningkatkan kompetensi kinerja, membangun integritas dan moral, serta membangun karakter pribadi yang bertanggung jawab," jelasnya.
Sementara pelatihan angkatan 1 DPW dan DPD PPNI diikuti sebanyak 30 orang. Untuk diklat pengembangan kapasitas tenaga kediklatan diikuti sebanyak 30 orang yang berasal dari Badiklat Jatim dan BKD se-Jatim. (arf/**)
Editor : Redaksi