SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menjelang Pilkada 2018, sering kali banyak lembaga survei yang berbondong-bondong untuk merilis hasil penelitian yang mereka lakukan. Survei tersebut, biasanya berkisar pada tingkatan elektabilitas dan popularitas tokoh-tokoh yang hendak berlaga di pesta demokrasi tersebut.
Pakar komunikasi media asal Unitomo Redi Panuju melihat penggunaan hasil survei dapat dijadikan sebagai alat justifikasi atau nilai tawar untuk pencitraan oleh tokoh politik, namun hal tersebut justru akan jadi boomerang. Pasalnya, apabila terlalu melenceng dari realita, justru akan menjatuhkan nama baik dan nilai dari tokoh tersebut di mata masyarakat.
“Begitu juga dengan lembaga surveinya. Kalau terlalu tidak logis, justru maka akan menghancurkan kredibilitas mereka dan secara otomatis juga mematikan asar mereka sebagai peneliti. Masyarakat sekarang kan sudah cerdas untuk melihat mana yang logis mana yang tidak” jelas Redi, secara terpisah.
Redi juga menekankan bahwa survei sesungguhnya sangat berguna untuk digunakan sebagai panduan bagi masyarakat. Seharusnya, sebagai peneliti, para lembaga survei harus mampu untuk benar-benar menjaga idealisme dan independensinya sebagai peneliti agar dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. “Kalau hanya untuk justifikasi dan alat pencitraan, itu pedagang data. Bukan peneliti itu namanya” pungkas Redi.
Senada, pakar komunikasi politik asal Ubhara Fitria Widiyani juga memiliki pandangan yang sama. Hasil survei, menurutnya akan sangat rawan untuk membentuk opini publik di tengah-tengah masyarakat.
"Hasil survei sangat mungkin digunakan untuk membentuk opini publik. Ini bisa saja jadi senjata meningkatkan tingkat elektabilitas calon," kata Tya, sapaan akrabnya.
Menurut Tya, kerawanan hasil survei sebagai senjata pembentukan opini akan sangat ampuh di kalangan masyarakat awam. "Untuk publik yang sudah lama berinteraksi dan mengerti bagaimana keseharian calon, mereka akan lebih rasional menentukan pilihan yang mana hal ini akan berpengaruh pada tingkat elektabilitas. Namun, bagi publik yang belum mengenal calon, hasil survei akan membantu mereka membentuk opininya," pungkasnya.
Sementara itu, validitas survei politik menurut peneliti Surabaya Survey Centre (SSC) Edy Marzuki sangat terkait dengan metode. Selama ini publik masih belum menaruh perhatian dan kritis terhadap metode survei politik.
“Masih sering kita cermati survei tidak diselenggarakan dengan prosedur dan metode yang sahih. Akibatnya, masih sering survei politik disalahgunakan dan memanipulasi data publik untuk kepentingan tertentu. Demikian pula terhadap publikasi dan liputan atas hasil survei, perlu pemahaman teknis terhadap metodologi agar hasil publikasi dapat dikontrol oleh semua pihak sehingga mampu menghasilkan data dan publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah” papar Edy.
Selain itu, pengamat politik asal Universitas Yudharta Pasuruan tersebut juga menambahkan bahwa, media juga harus familiar dengan teknis survei politik. wartawan yang ingin memberitakan hasil survei wajib untuk mengetahui bagaimana meliput dan memberitakan hasil survei. Hal tersebut diperlukan agar kualitas pemberitaan terjaga dan tidak bias.
“Lembaga survei berharap, media memiliki kecermatan dalam mempublikasikan hasil survei guna menghadirkan informasi yang benar. Dengan demikian semua publikasi dan penyelenggaraan survei harus dilakukan dengan cermat dan melalui prosedur riset yang benar. Kita harus mendorong untuk menghadirkan lembaga survei politik yang profesional agar kepentingan publik terjaga dan bisa dicek apakah survei tersebut benar atau abal-abal” tegas Edy. ifw
Editor : Redaksi