Rekom Golkar di Pilkada Bisa Berbelok

Ditetapkannya Setya Novanto, Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar, sebagai tersangka korupsi e-KTP, disebut-sebut bakal berpengaruh pada rekomendasi untuk Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah. Termasuk di Pilgub Jatim. Terlebih lagi, politisi yang biasa dipanggil Setnov itu kini berstatus tahanan KPK, meski dibantarkan ke rumah sakit (RS). Di Pilgub Jatim 2018, DPP Partai Golkar mendukung Mensos RI Khofifah Indar Parawansa, meski surat rekomendasi belum resmi terbit. Khofifah sendiri belum mendeklarasikan diri maju sebagai calon gubernur (Cagub). Jika benar Golkar batal mendukung Khofifah, maka persyaratan maju Cagub akan berkurang. Sebab, dengan dukungan Partai Demokrat dan Nasdem, jumlah kursi kedua parpol ini baru 17 kursi, mengingat Golkar memiliki 11 kursi di DPRD Jatim. Kecuali jika PPP yang miliki 5 kursi memastikan dukungan ke Khofifah, maka Khofifah bisa lolos syarat minimal. Jumlah kursi Demokrat, Nasdem dan PPP jika ditotal ada 22. Sedang syarat minimal mengusung cagub, 20 kursi. Lantas, tak amankan posisi Khofifah? Apalagi, dorongan Golkar menggelar Munaslub terus bergerak. ------------ Laporan : Ibnu F Wibowo – Tedjo Sumantri, Editor : Ali Mahfud ------------ Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan dampak kasus Setnov, di antaranya soal wacana penggantian posisi Ketum Partai Golkar. Pergantian ketua umum ini bisa dengan berbagai cara, mulai dari skema Plt hingga Munaslub. Munaslub ini bisa dilaksanakan namun pasti akan mendapatkan tantangan dari para loyalis Novanto. Jika penggantian itu menjadi keniscayaan, adalah hal yang wajar jika terjadi perbedaan rekomendasi terhadap figur-figur yang bakal dijagokan Golkar pada Pilkada 2018. "Ketua umum yang baru di Golkar akan memiliki kewenangan untuk membuat perubahan itu, karena akan berpengaruh juga pada kepemimpinan jangka panjang sang ketua baru. Ketua baru pasti akan lebih memilih calon pemimpin daerah yang loyalis Golkar sejati daripada calon yang cuma numpang perahu saja," ungkap Hendri, Minggu (19/11) kemarin. Menurut dia, saat ini yang paling aman dan netral memegang kendali Golkar memang sosok yang berada dalam pemerintahan. Sosok JK (Jusuf Kalla) dianggap paling tepat memimpin Golkar dalam masa transisi ini. Sebab, selain tidak akan mengganggu dukungan terhadap Jokowi di 2019, JK juga tokoh senior yang dapat diterima kelompok mayoritas di Golkar. Bila ada ketua baru, lanjut dia, maka perubahan rekomendasi Pilkada sangat mungkin terjadi. Apalagi untuk daerah strategis yang memiliki suara besar di Pemilu 2018. "Contohnya, Jawa Barat, bisa saja Ridwan Kamil kehilangan tiket. Jawa Timur, Sumatera Utara atau kota Bandung misalnya bisa kena imbas juga. Kita tunggu saja siapa yang akan jadi Plt atau langsung Munaslub. Hanya saja, perubahan tiket sangat mungkin terjadi," tandas pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu. Pandangan berbeda diungkapkan Direktur Surabaya Survey Centre Mochtar W. Oetomo. Dosen Fisip Universitas Trunojoyo Madura ini menjelaskan penetapan tersangka kepada Setya Novanto, tidak akan merubah arah dukungan Partai Golkar di Pilgub Jatim 2018. Partai berlogo pohon beringin tersebut, menurut Mochtar tetap akan memberikan dukungan kepada Khofifah. "Karena, kalau ditarik dari sejarahnya, Golkar ini cenderung selalu mengikuti arus penguasa. Jokowi sudah mensinyalkan mendukung Khofifah. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang notabene penguasa di Jawa Timur," jelas Mochtar. Pergantian Ketua Umum Golkar kelak, menurut Mochtar juga tidak akan memiliki dampak terhadap arah dukungan dari Partai Golkar. Partai politik, menurutnya, tidak bicara perseorangan dan melainkan secara keseluruhan. "Karena, meskipun Ketua Umum ini pengaruhnya cukup besar, tapi masih ada Desk Pilkada yang juga punya pengaruh besar. Tidak bisa dihitung person to person atau karena Ketuanya ganti ini lalu arah dukungannya berbalik," jelas Mochtar lebih lanjut. Wacana Munaslub Kabar yang beredar, DPP Partai Golkar membahas posisi Setya Novanto yang saat ini tengah menjadi tahanan KPK. Kabarnya, Selasa (21/11) besok, DPP Golkar akan menggelar rapat pleno di kantornya Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat. Menariknya, di tengah rencana itu, Sekjen Golkar Idrus Marham bakal didapuk menjadi Plt Ketum. Benarkah? Politikus Golkar Indra Bambang Utoyo mengatakan, informasi yang beredar di kalangan internal, Idrus Marhan akan didaulat menjadi Plt ketum Golkar. Sementara posisi sekjen yang ditinggal Idrus akan diberikan kepada Yahya Zaini. "Idrus Plt Ketum dan Plt Sekjen Yahya (Zaini)," sebut Indra, Minggu (19/11). Indra pun mengakui AD/ART Golkar tidak mengatur tentang penunjukan Plt secara tegas. Dia pun meminta agar penunjukan itu dilakukan dalam pleno, bukan seenaknya sendiri. "Makanya kita ingatkan, partai jangan dikelola seperti perusahaan sendiri," jelas Indra. Indra menuturkan, Plt biasanya dilakukan saat sang Ketum berhalangan. Misalnya sedang bertugas ke luar negeri. Tapi dalam kasus seperti ini, kata Indra, tidak bisa penunjukan Plt dibicarakan dengan bisik-bisik. "Karena ini saya usul bikin pleno saja, masalah penting jangan dibicarakan bisik bisik, malah bikin curiga dan bisa terjadi perpecahan, padahal partai sedang begini," terang Indra. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membenarkan rapat pleno Golkar akan digelar pada 21 November 2017. Ia mengakui, rapat pleno akan juga membahas tentang desakan sejumlah senior Golkar yang ingin Munaslub segera digelar. Di antaranya Jusuf Kalla (JK) dan Akbar Tandjung yang menilai kondisi Golkar sudah harus diselamatkan segera. "Itu hal yang lumrah (desakan Munaslub), ketika Ketum berhalangan tetap, memang salah satu solusi Munaslub, maka akan dibicarakan," kata mantan Ketum PSSI ini. Canda JK Sebelumnya, JK sempat bereaksi keras menyusul menghilangnya Setya Novanto di tengah kejaran KPK. Menurut Ketum Golkar periode 2004-2009 itu, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari pengganti Novanto sebagai Ketum Golkar. Namun saat ditanya lagi mengenai hal itu, JK enggan berkomentar. "Ya saya tidak berhak mengomentari itu. Itu kan Golkar," ucap JK usai menghadiri penutupan Munas KAHMI JK di Medan, Sumatera Utara, Minggu (19/11) kemarin. JK juga menjawab dengan nada canda soal adanya permintaan agar dirinya turun gunung untuk membenahi Golkar. "Saya tidak pernah di gunung, saya tetap di darat," tuturnya seraya tertawa. Meski begitu, ia meminta semua pihak menunggu proses hukum yang harus dijalani Setnov. "Tunggu proses hukum lah ya. Proses hukum sudah berjalan lah. Kita jaga saja, dan yang menjaganya ke proses hukumnya," ungkapnya. n

Editor : Redaksi