SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Fenomena Selebriti yang loncat ke jalur politik dan menjadi Kepala Daerah saat ini bukan hal yang susah ditemui. Sebut saja Gubernur Jambi Zumi Zola, Wagub Jabar Dedi Mizwar, mantan Gubernur Banten Rano Karno dan Wakil Wali Kota Palu Pasha “Ungu".
Bagaimana dengan peluang para Selebriti di Pilkada Serentak Jatim 2018? Dengan karakter pemilih di Jatim yang sebagian masih patronistik, apakah para Selebriti memiliki peluang untuk menjadi Kepala Daerah di Jawa Timur?
Pakar komunikasi politik asal Unair Suko Widodo berpendapat bahwa diatas kertas Selebriti yang sudah sangat populer memiliki peluang yang cukup. Hal tersebut, menurutnya, dikarenakan popularitas dan attractiveness menjadi salah satu kriteria penting dalam pola komunikasi politik.
"Para Selebriti itu sudah punya poin penting itu. Karena ada tiga kriteria penting dalam kaitan komunikasi politik. pertama adalah wibawa, sayangnya ini sudah kurang relevan karena hanya laku di era totalitarian dan militer. Kedua adalah expert. Ini berarti yang ditonjolkan adalah kemampuannya dan kepakarannya. Dan yang terakhir adalah attractiveness tadi," jelas Suko kepada Surabaya Pagi, Minggu(19/11).
Dengan kondisi demikian, menurut Suko, perlu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi Selebriti yang ingin terjun ke dalam Pilkada Serentak Jatim 2018. "Salah satunya adalah dengan menggandeng tokoh yang sudah memiliki kemampuan dan rekam jejak yang bagus dalam bidang pemerintahan atau perdagangan. Kombinasi Birokrat/Politisi-Selebritis, Pengusaha-Selebritis, Akademisi-Selebritis ini bisa menjadi menarik. Dari jalur independen pun bisa bersaing," ujar Suko lebih lanjut.
Berbeda dengan Suko, Dekan Fisib Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam memandang bahwa selebriti hanya akan efektif sebagai votegetter di Jawa Timur. Menurutnya, faktor pemilih di Jatim yang prismatik menjadikan masyarakat tidak akan menjatuhkan pilihan hanya berdasarkan popularitas belaka.
"Dalam pilkada, popularitas memang modal untuk mendapat akseptabilitas yang selanjutnya menentukan elektabilitas. Elektabilitas, ini faktor paling penting dan menentukan. Masalahnya, justru di faktor itu para selebritis lemah. Hal ini bisa dipahami mengingat menjadi Kepala Daerah pada saat ini variabel kompetensi, dan juga kapabilitas mulai diperhitungkan. Biasanya pada kemampuan manajerial dan teknis kepemimpinan lah Selebritis banyak yang lemah," ujar Rokim, secara terpisah.
Secara hitungan matematis, menurut Rokim, status Selebrit hanya memilik pengaruh sekitar 7 persen untuk mendongkrak elektabilitas. "Anang Hermansyah sebagai contoh misalnya, popularitas dia masuk 6 besar calon Cawagub di Jatim. Elektabilitasnya bagaimana? tidak mencapai angka 1 digit," jelasnya.
Dengan kondisi demikian, menurut Rokim, status Selebritis hanya akan menjadi faktor pendukung semata. Karena status tersebut bisa menjadi nilai plus untuk menjadi lebih dekat dengan Milenial.
"Namun, harus diingat bahwa faktor seseorang dipilih sekarang tidak tunggal lagi, semakin kompleks. Bupati Trenggalek Emil Dardak contohnya, ia tidak semata-mata populer karena istrinya artis. Ya itu menambah, tetapi faktor utamanya karena kapabilitas dan kompetensi Beliau," pungkas Rokim. ifw
Editor : Redaksi