Tak hanya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar, Partai Golkar juga akan melakukan evaluasi terhadap pencalonan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018. Manuver Partai Golkar ini dilakukan pergantian Ketua Umum Partai Golkar dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto. Namun evaluasi tak seperti di Pilgub Jabar yang mencabut rekomendasi pada pencalonan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien sebagai Cagub dan Cawagub. Pada Pilgub Jatim, Golkar hanya mempersoalkan posisi Emil Dardak yang saat ini masih menjabat Bupati Trenggalek. Akankah posisi Cawagub pendamping Khofifah diganti?
--------
Laporan : Riko Abdiono, Ibnu F Wibowo, Joko Sutrisno - Editor : Ali Mahfud
-------------
Ketua harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan evaluasi pencalonan pada Pilgub Jatim bukan terhadap Khofifah, tetapi wakilnya Emil Dardak. "Soal wakilnya kita akan perbincangkan kembali. Kalau sesuai harapan Golkar, kita akan lanjutkan pencalonan. Kalau tidak sesuai kita akan lakukan evaluasi," ujar Nurdin di Rapimnas Golkar, JCC, Jakarta, Senin (18/12) kemarin.
Mantan Ketum PSSI ini ingin semua rekomendasi sesuai dengan proses yang ada di internal Partai Golkar. Evaluasi rencananya akan dilakukan dalam rapat tim Pilkada pada tanggal 20 Desember nanti. "Semua berjalan sesuai dengan mekanisme sistem rekrutmen paslon pilkada pilgub Partai Golkar," kata Nurdin.
Diketahui sebelumnya, Golkar resmi membatalkan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar. Alasan utamanya, karena Emil tak jadi menggandeng kader Golkar Daniel Mutaqien, malah membuat konvensi untuk menentukan calon wakilnya.
Sementara di Pilgub Jatim 2018, baru ada dua pasangan calon. Dan hingga kini, baru tiga partai yang mengeluarkan rekomendasi kepada Khofifah-Emil di Pilgub Jatim, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Hanura. Rekom dari Golkar, ditandatangani oleh Plt Ketua Umum Idrus Marham, bukan oleh Ketua Umum saat itu Setya Novanto. Lawan mereka ialah pasangan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul-Abdullah Azwar Anas, yang sementara ini didukung PKB-PDIP.
Pernyataan Nurdin Halid ini ditanggapi santai oleh Partai Demokrat, selaku mitra koalisi Golkar di Pilgub Jatim. Bahkan, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini memastikan hal itu tidak berimbas pada dukungan di Pilgub Jatim. “Calon yang diusung di pilgub Jatim oleh Golkar, dengan calon yang diusung di Jawa Barat pertimbangannya berbeda, Golkar tetap bersama kita,” kata Kuswanto, anggota tim pemenangan pasangan Khofifah-Emil Dardak saat mengikuti kunjungan Khofifah di Kediri, kemarin (18/12).
Kuswanto yang juga pengurus DPD Demokrat Jatim ini, yakin Partai Golkar tetap solid dalam konteks Pilgub Jatim. Bila ada isu-isu evaluasi rekomendasi, menurutnya, itu pendapat personal beberapa kader partai dan bukan keputusan organisasi. Isu itu sengaja dilontarkan oleh lawan politik yang ingin mengganggu Khofifah-Emil Dardak.
"Saya masih melihat itu pemikiran personal, bukan pemikiran partai. Keyakinan kita, Golkar masih solid mendukung Khofifah dan Emil," kata Kuswanto, di kantor Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Menurutnya, hingga kini Partai Demokrat sendiri solid mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim. Tidak panik dengan isu-isu tidak jelas. Demokrat saat ini telah menyiapkan, posko pemenangan Khofifah-Emil. Posko mulai didirikan di sejumlah kabupaten/kota di Jatim, untuk menjalankan mesin partai dalam rangka memenangkan Khofifah-Emil.
Dia juga memastikan bahwa Ketua Partai Demokrat Jatim, Soekarwo, akan all out menjalankan keputusan partai. Menurut Kuswanto, menghidupkan mesin partai adalah salah satu kunci memenangkan Khofifah-Emil. Karena itulah, Partai Demokrat Jatim turun ke daerah-daerah, guna menyamakan persepsi untuk kepentingan Pilgub Jatim. "Nanti sore dan malam (Senin, 18/12), akan dibuka posko pemenangan di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Dibuka langsung oleh Emil," tandas Kuswanto.
Respons Pakde Karwo
Lontaran Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid itu juga membuat Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jatim Soekarwo penasaran. "Saya akan tanyakan dulu kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kita tunggu pernyataan resmi Pak Airlangga," cetus Soekarwo kepada wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya, Senin (18/12) kemarin.
Pakde Karwo yang juga Gubernur Jatim ini mengaku yakin bahwa rekom Golkar atas Khofifah-Emil tidak akan berubah. Pasalnya, komunikasi antara Khofifah-Emil dengan Partai Golkar dirasa masih baik-baik saja. "Insya Allah tidak berubah. Karena, sejauh ini komunikasinya tidak ada masalah. Kalau yang Jawa Barat dicabut itu iya, tapi yang lain masih jalan terus," jelasnya.
Bahkan, Pakde Karwo mengklaim adanya tambahan dukungan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) yang telah menyampaikan akan mendukung Khofifah-Emil.
Garap Visi - Misi
Meski posisi Emil Dardak disoal, Khofifah Indar Parawansa tampaknya santai saja. Justru Mensos RI ini mematangkan semua kebutuhannya sebagai kontestan Pilkada 2018 mendatang. Salah satu yang tengah dikebut adalah draf visi-misi.
Rencananya KPU akan memulai membuka pendaftaran Pilkada serentak 2018 pada 1 hingga 8 Januari 2018. Kemudian, pada 12 Februari menetapkan peserta Pilkada serentak.
"Insya Allah semuanya berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Hari ini, sedang apa? Finalisasi tim visi–misi yang akan di-breakdown dalam dua, apa, draf. (Draf) satu, program yang akan disampaikan ke KPUD," kata Khofifah di Surabaya, Senin (18/12).
Pada saat mendaftar, lanjutnya, satu (draf lagi) akan di-breakdown dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). "Karena dua-dua ini sesuatu yang sangat subtantif, maka dalam waktu dekat akan ada tim yang keliling ke berbagai region, berbagai eks-keresidenan di Jawa Timur untuk uji taskheh (mematangkan), men-taskhehkan draf semacam RPJMD, semacam ya," papar Ketua Umum PP Muslimat NU ini.
Uji taskheh, lanjurnya, agar draf yang tengah difinalisasi itu akan mendapatkan pengayaan, masukan, dan penajaman dari berbagai wilayah. "Kan ada daerah-daerah yang kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)-nya signifikan, ada daerah-daerah penyangga, ada daerah-daerah yang masih harus didorong," ujarnya.
Khofifah menjelaskan, uji taskheh tidak jauh berbeda dengan focus group discussion (FGD). Sehingga usulan dari daerah-daerah dapat ditampung dan dimasukkan dalam visi-misi untuk diserahkan ke KPUD. "Oleh tim ekspor yang sudah disepakati bersama untuk menyiapkan breakdown draf RPJMD dan draf program yang memang menjadi satu kesatuan dari prasyarat pendaftaran di KPUD," pungkas politisi asli Surabaya ini. n
Editor : Redaksi