SURABAYAPAGI.com - Dinamika politik pasca coblosan semakin memanas. Setelah mendeklarasikan kemenangan dan syukuran di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019), capres 02 juga mengisyarakatkan untuk mengerahkan massa pendukugnya. Namun manuver itu dinilai kalangan akademisi di Surabaya, tak cukup kuat untuk memengaruhi hasil Pilpres 2019. Sementara hasil real count Pilpres 2019 yang dilakukan KPU, hingga semalam pukul 20.00 WIB, Jokowi-Ma’ruf menang di 18 provinsi. Sedang Prabowo-Sandi unggul di 16 provinsi.
Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Sunan Ampel Surabaya, Abdul Chalik menilai potensi people power itu tetap ada. Tetapi, ia meragukan kekuatan people power yang bakal digalang Prabowo, tidak cukup kokoh untuk mempengaruhi hasil Pemilu.
"Katakanlah ada lima ratus ribu sampai satu juta orang berkumpul di Senayan. Apakah jumlah itu cukup kuat untuk melawan sebagian besar rakyat?” ujar Abdul Chalik kepada Surabaya Pagi, Jumat (19/4).
Pendiri Sunan Giri Foundation ini menambahkan, kecil kemungkinan people power itu terjadi. Soalnya, di negara mana pun, people power terjadi lantaran pemerintahan yang lemah, tentara dan polisi yang terbelah dan rakyat yang tidak lagi mendukung pemerintah. Jika berkaca keadaan dalam negeri, sambung Abdul Chalik, pemerintah masih kuat, TNI-Polri masih satu suara dan sebagian besar rayat masih mendukung pemerintahan yang sah.
“Selain itu, selama dua ormas, NU dan Muhammadiyah satu kata, tidak akan ada yang mampu membuat people power,” tandas Abdul Chalik.
Selain itu dia menambahkan, hasil quick count enam lembaga survei itu seluruhnya menyebut kemenangan untuk paslon Jokowi-Ma’ruf. Dengan 81% pemilih, selisih perolehan suara 10% (55-45) sekitar 5 – 6 juta suara. Menurut Abdul Chalik selisih cukup banyak. Berkaca pada Pemilu 2009 dan 2014, hasil quick count hanya selisih 3% saja dari real count KPU. Selain itu, manuver deklarasi dan syukuran itu dinilai Abdul Chalik sebagai upaya delegitimasi hasil Pemilu.
“Deklarasi kemenangan, sujud syukur dan syukuran itu dilakukan sebagai upaya untuk mematahkan asumsi-asumsi akademik,” ungkapnya. “Apapun hasil real count KPU, ada tendensi untuk menggugat karena tidak sesuai dengan hitungan kemenangan 62% versi kubu 02,” papar dia.Bentuk ShockDalam analisa politik, sambung Abdul Chalik, upaya Prabowo dengan deklarasi dan syukurannya ini merupakan bentuk shock. Nantinya, dia akan mencari kambing hitam karena telah kalah dengan memasukkan unsur-unsur dugaan kecurangan seperti yang terjadi di Malaysia dan dalam negeri. “Ada upaya untuk mendeligitimasi hasil pemilu,” cetus Abdul Chalik.
Terpisah, pakar sosiologi politik asalah Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Mahfud Fauzi mempunyai pandangan lain. Dia menilai deklarasi kemenangan dan syukuran yang digelar kubu Prabowo hanya sebagai salah satu bentuk dinamika pascacoblosan. Menurutnya, deklarasi kemenangan sekaligus syukuran itu merupakan cara untuk membuat KPU tetap bekerja secara profesional. “Menurut saya, hal itu adalah warning dari Prabowo supaya KPU tetap on the track,” cetus Agus Mahfud dihubungi terpisah.
Mantan komisioner KPU Jatim ini menambahkan, surat dari SBY yang meminta kadernya untuk tidak ikut-ikutan tindakan inkonstitusional merupakan bentuk kehati-hatian. Soalnya, SBY meminta para kadernya untuk menghormati konstitusi, yaitu menunggu hasil yang sah yakni real count rekapitulasi suara versi KPU. “People power itu jauh dari proses politik. Itu (deklarasi dan syukuran) psywar saja kepada KPU,” ucap Agus.
Tak KompakSementara itu, pengamat politik asal Fisip Unair Suko Widodo mempunyai pendapat yang sama. Menurutnya, selain untuk memperkuat barisan pendukungnya, deklarasi dan syukuran itu sebagai upaya kubu 02 untuk mengontrol kerja KPU. Hanya saja, sambung Suko, capres-cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tampak tidak kompak. Seperti yang telah diketahui, Sandiaga absen dalam dua kesempatan deklarasi publik.
Menurut Suko, patut diduga ada masalah di antara pasangan itu. Oleh sebab itu, kalaupun terjadi pengerahan massa, langkah untuk menuju people power itu tersendat atau tidak akan maksimal. Apalagi, Ketum Partai Demokrat SBY menghimbau para kadernya untuk tidak ikut-ikutan tindakan di luar konstitusi. “Nanti kalau disodorkan data-data KPU yang valid, mereka (kubu 02) juga akan mengurungkan diri,” tutur Suko.
Isyarat PrabowoSebelumnya, Prabowo Subianto di hadapan pendukungnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019), mengatakan, acara doa dan zikir bersama syukuran kemenangan dijamin oleh konstitusi. Termasuk, apabila nanti ada aksi yang ia pimpin. Namun, Prabowo Subianto tidak menjelaskan aksi apa yang dimaksud.
"Kita selalu, kalau saya yang mimpin, saya minta saudara ikut. Yang kita lakukan selalu adalah tindakan tidak menggunakan kekerasan apa pun. Kalaupun nanti jutaan atau belasan juta turun, kita buktikan tertib damai aman," ungkap Prabowo.
Prabowo Subianto sendiri sudah tiga kali mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pemilu 2019 melalui real count survei internal. Meskipun mengaku mendapat suara hingga 62 persen, pihak Prabowo Subianto hingga kini belum membuka data secara detail penghitungan internal itu.
Real Count PilpresSementara itu, hasil Real Count Pilpres 2019 yang dilakukan KPU sementara menunjukkan Jokowi menang di 18 provinsi sedangkan Prabowo Subianto menang di 16 provinsi. Dari data yang masuk 2,96 persen hingga Jumat (19/4/2019) pukul 20.00 WIB, pasangan Jokowi-Amin meraih total 2.527.064 suara (55,02 persen) dan pasangan Prabowo-Sandi meraih 2.065.691 suara (44,98 persen).
Berdasarkan data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang ditampilkan pada laman resmi KPU di pemilu2019.kpu.go.id, data sementara yang telah masuk sebanyak 24.129 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 813.350 TPS (2,96 persen).
Ke 18 provinsi yang dimenangkan Jokowi-Amin adalah Sumatera Utara,Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku. n
Editor : Redaksi